Baliho Liar Usik Estetika Denpasar, KPU Sebut Paslon Inkonsisten

  • Whatsapp
BALIHO kedua paslon Pilkada Denpasar 2020 yang dipasang di banyak titik di Denpasar, meski sudah ada kesepakatan tidak memasang banyak baliho untuk mendukung pilkada ramah lingkungan. Foto: gus hendra
BALIHO kedua paslon Pilkada Denpasar 2020 yang dipasang di banyak titik di Denpasar, meski sudah ada kesepakatan tidak memasang banyak baliho untuk mendukung pilkada ramah lingkungan. Foto: gus hendra

DENPASAR – Estetika seputar Kota Denpasar yang sebelumnya relatif bersih dari baliho paslon Pilkada Denpasar 2020, belakangan mulai terusik. Di banyak titik terlihat baliho berukuran rerata 1,5 meter sampai 2 meter berdiri kokoh, dengan menampilkan wajah kedua paslon berisi nomor urut dan visi-misi. Kondisi ini membuat komitmen kedua paslon untuk mendukung pilkada yang ramah lingkungan, dengan mengurangi pemasangan baliho plastik, seperti jauh panggang dari api.

Berdasarkan pantauan, baliho tersebut dipasang di aneka tempat. Ada di telajakan, di mulut gang, di bawah pohon di pojokan jalan, di pinggir jalan utama dan tempat strategis lainnya. Melihat penempatannya yang acak dan tidak bersamaan, dapat dipastikan itu bukan baliho yang difasilitasi KPU Denpasar. Sebab, selain jumlahnya sangat terbatas, baliho yang difasilitasi KPU harus ditempatkan berdampingan antara kedua kubu. Apalagi sejumlah baliho diisi foto dan nama terang pemasangnya; ada yang pribadi dan ada kelompok relawan.  

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, yang dimintai tanggapan, Selasa (13/10/2020) menyatakan, kedua paslon ada kesepakatan untuk hanya memasang baliho yang difasilitasi KPU. Spesifikasi dan jumlahnya jelas, hanya lima baliho dengan ditambah tiga umbul-umbul. Paslon Jaya Wibawa dan Amerta juga sepakat tidak akan menggunakan hak mereka untuk membuat alat peraga kampanye (APK) sebanyak 200 persen dari yang difasilitasi KPU.

Baca juga :  Tangani Corona, Bupati Gianyar Beri Insentif Dokter Spesialis Rp15 juta hingga Sopir Ambulans Rp2,5 juta

“Kompensasi mereka tidak pakai hak yang 200 persen itu, kami fasilitasi untuk gambarnya dipasang di billboard dan videotron. Kalau begitu kondisinya sekarang, baliho malah bertebaran di mana-mana, berarti mereka inkonsisten,” serunya dengan nada gusar dan ekspresi kecewa.

Kesepakatan restriksi baliho, sambungnya, tidak lepas dari komitmen kedua paslon untuk menghadirkan Pilkada Denpasar yang damar, taat protokol kesehatan, dan go green (ramah lingkungan). Arsajaya mengimbau paslon, terutama tim relawan dan simpatisan, untuk menaati komitmen yang dibuat. Caranya, kata dia, dengan membersihkan baliho yang tidak difasilitasi KPU.

Bahwa baliho liar tersebut sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada paslon yang disukai, Arsajaya mendaku bisa memahami. Dia juga tak memungkiri baliho menjadi salah satu penanda di benak publik akan dilakukan hajatan politik, pun sebagai informasi terkait paslon yang berkontestasi. Hanya, persoalannya adalah kedua paslon sudah membuat komitmen sejak awal.

Justru, menurutnya, ini merupakan tanggung jawab paslon untuk membuktikan ketaatan atas komitmen. “Kalau paslon yang minta, dan kalau benar yang memasang itu relawan dan simpatisannya, saya yakin akan ditaati,” serunya diplomatis.

Lebih jauh diutarakan, penindakan terhadap baliho liar yang merusak estetika kota tersebut merupakan domain Satpol PP Kota Denpasar. KPU tidak dalam posisi dapat menertibkan, karena pemasangnya bukan dalam kewenangan KPU. “Kami mengimbau siapapun yang memasang agar menurunkan itu. Jika tidak, silakan Satpol PP Denpasar menindaknya sesuai peraturan daerah,” cetusnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.