Atasi Dualisme Kepengurusan yang Masih Terjadi, Menpora Siapkan Opsi Ambil Alih Federasi

MENPORA Erick Thohir menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Kemenpora tahun anggaran 2025, rencana kerja strategis tahun anggaran 2026 serta kesiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2026. foto: ist

POSMERDEKA.COM, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyiapkan opsi mengambil alih federasi untuk mengatasi dualisme. Menurutnya, sikap tegas tersebut diambil untuk mengatasi dualisme kepengurusan yang masih terjadi dan tidak dapat dicarikan jalan tengah.

“Saya sudah menulis surat ke KOI dan KONI, waktu itu saya kasih tenggat waktu sampai Desember. Dan terima kasih sudah berhasil untuk yang Takraw, tapi masih ada tiga untuk Tinju, Tenis Meja, dan juga Anggar,” ujar Erick Thohir kepada pewarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Read More

Dalam waktu terdekat Menpora akan memanggil Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk membahas mengenai penanganan dualisme di federasi.

Erick mengungkapkan bahwa Kemenpora telah mengirimkan surat resmi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk segera menuntaskan persoalan tersebut.

Langkah tegas ini diambil Kemenpora sesuai dengan desakan Komisi X DPR RI yang meminta untuk seluruh persoalan dualisme di federasi dapat dituntaskan dalam kurun waktu enam bulan ke depan.

“Kalau memang tidak bisa, ya tentu ada undang-undang dari Kemenpora dan aturan pemerintah bahwa kita bisa juga mengambil alih kalau memang untuk kepentingan atlet dan masyarakat luas,” kata Erick, seperti dilansir posmerdeka.com dari antaranews.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa langkah intervensi itu bukan bentuk arogansi kekuasaan, melainkan kewajiban negara untuk menjamin kepastian kompetisi dan perlindungan bagi atlet. Ia berharap federasi yang masih berkonflik dapat memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan rekonsiliasi secara mandiri.

Sebelumnya, KONI dan KOI berhasil menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan cabang olahraga sepak takraw yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Saat ini, pengurus sepak takraw sudah ditetapkan, yaitu Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) periode 2025-2029 yang dipimpin Ketua Umum Surianto.

Kepengurusan PB PSTI juga telah diakui KOI dan Federasi Sepak Takraw Internasional (ISTAF). “Kami juga sudah mengirimkan surat keputusan pengukuhan personalia PB PSTI 2025-2029 kepada bapak Menpora,” kata Sekretaris Jenderal KONI Lukman Djajadikusuma.

Dia mengatakan, KONI menempatkan persoalan dualisme sebagai prioritas untuk diselesaikan. Sejak mendapatkan arahan dari Menpora, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan KOI, pemerintah, dan cabang olahraga. “Kami terus berupaya menyelesaikan sengketa di cabor lainnya di waktu yang tersisa sampai akhir Desember ini,” kata dia. yes

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.