ASN Diminta Kenali Hukum dan Jauhi Hukuman

  • Whatsapp
SINERGI Pemkab Jembrana dengan Kejari menggelar penyuuhan dan penerangan hukum yang berlangsung secara virtual, Kamis (8/10/2020). Foto: ist
SINERGI Pemkab Jembrana dengan Kejari menggelar penyuuhan dan penerangan hukum yang berlangsung secara virtual, Kamis (8/10/2020). Foto: ist

JEMBRANA – Pemkab Jembrana bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana mengadakan penyuluhan dan penerangan hukum pada Kamis (8/10/2020) secara virtual bertempat di Executive Room Kantor. Kepala Kejari Jembrana, Pipiet Suryo Priarto Wibowo, mengatakan, sosialisasi penerangan dan penyuluhan hukum ini ditujukan kepada para aparatur sipil negara (ASN) khususnya terkait tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan, dan tata kelola aset.

Para ASN diminta untuk mengenali hukum dan menjauhi hukuman. “Dengan kita bisa mengajak para ASN dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, kita harapkan melalui sosialisasi ini mereka akan dapat mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Sehingga dengan demikian akan dapat menghasilkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,” katanya.

Bacaan Lainnya

Khusus untuk para perbekel, Kajari, Pipiet Suryo Priarta Wibowo mengatakan, sebagai penerima Dana Desa (ADD), jika ada keraguan dalam mengimplementasikan programnya di desa, para perbekel perlu mendapat pendampingam dari pihak kejaksaan. “Jika ada hal-hal yang dianggap masih meragukan dalam menjalankan programnya di desa itu, maka pihak kejaksaan perlu melakukan pendampingan,” ujarnya.

Bupati Artha sangat mengapresiasi pihak Kejari Jembrana atas bantuan dan kerjasama yang telah terjalin sehingga dapat diteruskan dan dilanjutkan kembali dalam program sosialisasi dan penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Jembrana. “Kerja sama ini kita harapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan pengembangan budaya hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum melalui penerangan hukum dan pembinaan hukum dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada aspek kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku,” katanya.

Baca juga :  Banjar Dinas Serokadan Resmi Dimekarkan

Bupati Artha mengatakan, terkait dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam pencegahan yakni, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan yang baik, dan tata kelola aset. “Upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dari ASN sampai kepada aparat desa dan kelurahan telah sering kita sosialisasikan. Jika semua itu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentu tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan,” jelasnya.024

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.