MATARAM – Capaian keuangan Pemprov NTB pada tahun 2021, dianggap paling buruk selama satu dekade terakhir ini. Hal itu dipicu kinerja pengelolaan anggaran Pemprov setempat, justru menunjukkan tren yang memprihatinkan beberapa tahun terakhir ini.
Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB, Ramli, mengatakan, buruknya tata kelola keuangan Pemprov, lantaran ditopang buruknya sistem perencanaan. Ia mencatat, dalam empat tahun terakhir APBD NTB hanya mampu tumbuh rata-rata 0,5 persen per tahun.
‘’Hal ini jelas jauh merosot berkali lipat dibandingkan pada periode-periode sebelumnya dengan rata-rata di atas 15 persen per tahun,’’ ujar Ramli, Sabtu (15/1/2022).
Menurut dia, realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, tercatat sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir. Sebab, target pendapatan daerah hanya tercapai sekitar 90 persen. Sedangkan, belanja daerah terealisasi hanya sekitar 83,9 persen.
Proyeksi itu, lanjut Ramli, juga diindikasikan dengan semakin merosotnya kapasitas dan kemandirian keuangan daerah. Realisasi PAD tahun 2021 hanya mencapai 77 persen dari target sebesar Rp2,3 triliun, atau sebesar Rp1,7 triliun.
‘’Nominal realisasi tersebut, bahkan turun atau minus 3,8 persen dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar Rp1,8 triliun di saat ekonomi terkontraksi sangat dalam,’’ tegas dia.
Ia mendaku, Pemprov pada tahun 2021, mengklaim berhasil memulihkan perekonomian daerah. Padahal, jika menilik alokasi anggaran daerah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Justru, Pemprov hanya mampu membelanjakan APBD sekitar 83,9 persen dari anggaran belanja sebesar Rp6,38 triliun.
Parahnya, kata Ramli, beberapa pos belanja yang diharapkan mampu mengungkit daya perekonomian masyarakat, sama sekali tidak sesuai dengan harapan.
‘’Kita lihat saja dari sisi belanja modal, dan belanja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, faktanya hanya terserap masing-masing 59,1 persen dan 57,0 persen. Itu artinya, Pemprov di bawah kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) diproyeksikan gagal dalam memastikan realisasi misi NTB Mandiri dan Sejahtera yang tertuang dalam RPJMD,’’ tandasnya.
Ramli mendesak Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah, harus segera melakukan pembenahan di bidang tata kelola keuangan daerah. Hal itu menyusul, selama beberapa tahun ini, pembangunan di NTB, justru lebih banyak digerakkan oleh proyek pembangunan pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, tagline saat kampanye Pilgub lalu yang berjanji melanjutkan ikhtiar kesuksesan TGB Zainul Majdi agar segera direalisasikan. Mengingat, sejauh ini, belum terlihat adanya gebrakan-gebrakan yang signifikan yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi ini secara mandiri dalam menyelesaikan persoalan dan prioritas kebutuhan masyarakat.
‘’Pak Gubernur, syukur-syukur banyak proyek APBN yang digelontorkan Pak Presiden Jokowi di NTB, sehingga perputaran ekonomi bisa berjalan sampai saat ini. Kalau seandainya, enggak ada, maka kita enggak tahu bagaimana kondisi pembangunan NTB sejak beberapa tahun terakhir ini,’’ kata Ramli menandaskan. rul
