KARANGASEM – Menjelang pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua, Badung, berbagai antisipasi dilaksanakan Pemkab Karangasem. Antisipasi semua hal yang dapat mengganggu kelancaran Presidensi G20 dijalankan dengan menggandeng banyak pihak.
Berkaitan hal itu, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, memimpin rapat Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini bersama Majelis Desa Adat dan Forum Perbekel Kabupaten Karangasem di Wantilan Museum Lontar Dukuh Penaban, Senin (31/10/2022).
Rapat dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Karangasem, Bendesa Madya MDA Karangasem bersama Catur Angga, Ketua Forum Perbekel Provinsi Bali, Ketua Forum Perbekel Karangasem, dan Bendesa Alitan MDA Kecamatan seluruh Karangasem.
Hadir juga Disbudpar, dan Tim Kewaspadaan Dini Pemkab Karangasem yang terdiri dari Kasi Intel Kejari, Pasi Intel Kodim, intel Bais, intel BIN, pejabat analis dan pelaksana di Kesbangpol.
Dalam arahannya, Sedana Merta menyampaikan Tim Kewaspadaan Dini Pemkab Karangasem agar difungsikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam cegah dini potensi konflik sosial.
Pihaknya juga menekankan sinergitas Tim Kewaspadaan Dini dengan MDA dan Forum Perbekel agar ditingkatkan serta dijalin dengan baik. “Menjelang dan selama KTT G20 berlangsung, jika terjadi konflik sosial agar ditangani dengan baik dan cepat oleh MDA maupun komponen yang lainnya,” serunya.
Pengamanan Presidensi G20, sambungnya, agar menjadi atensi semua pihak, khususnya intelijen di lapangan. Bila masih ada konflik di lapangan, dia minta agar sementara direm dulu sampai selesai Presidensi G20.
Kalau ada permasalahan batas wilayah desa dinas, Forum Perbekel diinstruksi segera menyelesaikan. “Saya minta Sipanduberadat lebih dioptimalkan dalam penanganan konflik, menjaga dan menjunjung tinggi rasa persaudaraan serta toleransi,” lugasnya.
Plt Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem, I Nengah Suarya, dalam kesempatan itu menyampaikan, masalah adat di Karangasem menjadi permasalahan bersama. Semua persoalan yang ada saat ini masih menjadi bahan diskusi, dan lembaganya tetap intens berkomunikasi dengan Majelis Desa Adat Kecamatan untuk menangani persoalan desa adat.
“Menjelang Presidensi G20, kami turun ke desa adat yang masih ada persoalan agar tidak berkembang luas sampai G20 usai. Penyelesaian persoalan yang ada tetap kami laksanakan melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” urainya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda menyebut perlu dibuat surat imbauan selama G20 agar untuk sementara tidak mengerahkan massa yang berpotensi menimbulkan kerawanan dan konflik. nad
