DENPASAR – Instruksi work from home selama pemberlakuan PPKM Darurat nyaris sebulan terakhir ini, bukan berarti proses penganggaran Pilkada Serentak 2024 bisa ditunda. KPU Bali memasang target rancangan anggaran di masing-masing KPU kabupaten/kota di Bali harus selesai paling lambat pada awal Agustus mendatang.
“Perintahnya itu work from home (kerja dari rumah), bukan holiday from home (liburan dari rumah). Jadi tidak ada alasan kerja rekan-rekan sampai terganggu, termasuk untuk menyelesaikan rancangan anggaran Pilkada Serentak 2024,” kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Kamis (29/7/2021).
Sejauh ini, sebutnya, jajaran KPU di kabupaten/kota masih menggarap rancangan anggaran. Sesuai hasil rapat koordinasi secara daring beberapa waktu lalu, dia berujar memberi tenggat tanggal 4 Agustus mendatang sebagai batas akhir untuk membawa anggaran ke KPU Bali. Setelah itu KPU Bali akan mengecek penyusunan pos anggaran yang dibuat, untuk dibandingkan dengan regulasi yang ada, misalnya peraturan KPU (PKPU).
“Seminggu setelah itu, kami akan undang mereka untuk rapat lagi. Kalau PPKM sudah dibuka, mudah-mudahan dibuka, kami akan rapat koordinasi dengan pertemuan tatap muka. Jadi, bisa membahas lebih detail angka-angka yang diajukan rekan-rekan,” ungkap mantan dosen Universitas Udayana tersebut.
Pembahasan lebih rigid dan pendampingan, terangnya, mesti dilakukan untuk menelisik yang mana mata anggaran ditanggung KPU Bali, dan mana yang jadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota. Sebab, karena Pilkada Serentak, maka pemilihan bupati/wali kota dijalankan bersamaan dengan pemilihan Gubernur. Hal itu berkonsekuensi dengan adanya tugas yang bersamaan atau beririsan, sehingga perlu ada penyisiran anggaran yang kemungkinan duplikasi.
“Misalnya KPPS di TPS, itu kan jadi satu antara pemilihan bupati dengan gubernur. Juga PPK, PPS, kerjanya sama tapi jenis pemilihannya beda-beda. Hal-hal seperti ini harus dibahas dulu penganggarannya supaya bisa efisiensi biaya juga,” urainya.
Setelah pembahasan di internal final, tambahnya, kemudian akan dibahas bersama dengan sekda kabupaten/kota seluruh Bali. Lidartawan menyebut Gubernur Bali, I Wayan Koster, akan mendiskusikan soal anggaran itu bersama para sekda kabupaten/kota dengan difasilitasi Sekda Provinsi Bali. pembahasannya adalah bagaimana pembagian anggaran antara Pemprov dengan kabupaten/kota.
“Nanti akan ada arahan pusat juga untuk perkirakan segini pakai anggaran agar ada persiapan dari sekda kabupaten/kota, termasuk Sekda Provinsi, di mana mencari anggaran itu. Kita kan belum tahu apa pandemi ini bisa selesai atau tidak, makanya harus disiapkan sejak sekarang supaya nggak kaget-kaget nanti cari anggaran,” pungkasnya.
Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, di kesempatan terpisah berkata proses penganggaran masih dalam proses. “Kami masih garap itu sesuai arahan KPU Provinsi,” katanya singkat. hen
