140 RTLH di Buleleng Dapat Bantuan Program BSRS

  • Whatsapp
RAPAT prakonstruksi BSRS di Desa Poh Bergong. Foto: rik
RAPAT prakonstruksi BSRS di Desa Poh Bergong. Foto: rik

BULELENG – Sebanyak 140 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Buleleng tahun 2021 ini mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Hanya saja, realisasi BSRS yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021  ini dilakukan secara bertahap selama tahun ini.

Dari total 140 unit BSRS menyasar empat desa di Kabupaten Buleleng, yakni Desa Anturan sebanyak 22 unit, Kelurahan Penarukan 40 unit, Desa Petandakan sebanyak 38 unit, dan Desa Poh Bergong sebanyak 40 unit. Masing-masing penerima akan mendapatkan dana sebesar Rp20 juta. Rinciannya, Rp2,5 juta ongkos tukang dan Rp17,5 juta bahan bangunan, untuk melakukan rehab rumah agar layak huni.

Bacaan Lainnya

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng, Made Agus Suardana, mengatakan, untuk tahap pertama BSRS ini menyasar di Desa Poh Bergong sebanyak 23 unit. Ini sesuai dengan pagu anggaran yang turun.

‘’Sekarang sudah dilakukan PCM (Rapat pra konstruksi di Desa Poh Bergong, sasaran sebanyak 23 unit di Poh Bergong sesuai tahapan pagu anggaran yang turun. Nanti selanjutnya baru menyasar ke desa yang lainnya,’’ kata Agus Suardana, Jumat (11/6/2021) siang.

Baca juga :  Pemkab Gianyar-Kejari Tingkatkan Pemahaman OPD Tentang Hukum

Diakui Agus Suardana, penyaluran BSRS ini dilakukan tiga tahap. Untuk tahap pertama harus terealisasi sebesar 25 persen, kemudian tahap kedua harus terealisasi 40 persen, dan tahap ketiga adalah sisanya. ‘’Tahap pertama di Poh Bergong itu, kalau sudah mencapai 75 persen pengerjaan dari total 25 persen, baru kami bisa amprah untuk tahap kedua,’’ jelas Agus Suardana.

Syarat bagi masyarakat penerima BSRS ini, yakni harus masyarakat berpenghasilan rendah, tanah milik sendiri, dan harus belum pernah menerima bantuan serupa. Nanti dari pemerintah desa setempat, akan membuat proposal kegiatan, agar masyarakatnya memperoleh BSRS.

‘’Nanti kami akan verifikasi, cek ke lokasi apakah benar sesuai dengan persyaratan. Setelah mereka akan membuat kelompok, menunjuk salah satu toko untuk material. Sistemnya ini adalah swakelola untuk rehab rumah,’’ ujar Agus Suardana.

Sejatinya, menurut Agus Suardana, bantuan ini hanya untuk dapat merangsang masyarakat, agar memiliki rumah layak huni. Jikapun dalam pelaksanaan nanti, biaya yang dikeluarkan penerima BSRS ini melebihi nilai bantuan diterima, Agus Suardana mengatakan, hal itu tidak akan menjadi persoalan.

‘’Kalau melebihi dari Rp20 juta dikeluarkan oleh penerima, boleh saja. Lebihnya itu dikeluarkan oleh penerima bantuan, bisa secara swakelola. Bantuan ini kan sifatnya mendorong masyarakat, agar bisa merehab rumahnya agar bisa layak huni,’’ pungkas Agus Suardana. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.