Wow! DPRD Bangli Temukan “Dana Siluman” di APBD Perubahan, Diduga untuk Biayai Kegiatan Baru

  • Whatsapp
RAPAT dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli membahas hasil verifikasi APBD Perubahan 2020 berlangsung alot, Senin (9/11/2020). Foto: gia
RAPAT dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli membahas hasil verifikasi APBD Perubahan 2020 berlangsung alot, Senin (9/11/2020). foto: gia

BANGLI – Rapat dengar pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangli membahas hasil verifikasi APBD Perubahan 2020 berlangsung alot, Senin (9/11/2020). Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, mengungkap ada temuan yang diduga “dana siluman” untuk membiayai kegiatan baru. Kegiatan ini ditengarai sarat kepentingan politis menjelang Pilkada Bangli 9 Desember mendatang.

Nilainya mencapai Rp1,9 miliar, muncul untuk kegiatan program Gerbang Githa Santi (GGS) tanpa melalui pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Bangli. DPRD mengancam mengeluarkan rekomendasi dan melaporkan ke pemerintah atasan. Rapat membahas hasil verifikasi Gubernur terhadap APBD Perubahan 2020 dan Rancangan APBD 2021 itu dihadiri Sekda IB Gde Giri Putra selaku Ketua TAPD, Kepala BKPAD I Ketut Riang, dan Kepala Bapeda I Putu Ganda Wijaya.

Bacaan Lainnya

Menurut legislator Made Sudiasa, terkait APBD Perubahan masih ada kegamangan. Adanya kegiatan baru yang mendadak dimunculkan Bupati setelah APBD Perubahan diverifikasi Gubernur, dinilai sama saja tidak menghargai DPRD Bangli. Pola seperti ini akan menyebabkan preseden buruk terhadap keputusan ke depan. Sebab, RAPBD Perubahan 2020 sudah ketok palu dan sudah menjadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, dan kemudian diverifikasi Gubernur.

Baca juga :  Tebing Longsor di Jalur Gitgit, Lalin Lumpuh 30 Menit

Namun setelah keluar verifikasi, malah ada hal strategis seperti GGS berubah mendadak tidak seperti disepakati dari awal. Ini mendadak tanpa sepengetahuan kami. Kami ini ada, jangan dianggap tidak ada,” sergahnya.

“Ini uang rakyat, yang memang secara kewenangan diputuskan bersama-sama. Kami prihatin, di akhir masa jabatan Bupati kok terjadi hal yang aneh-aneh? Saya berharap Sekda dan TAPD bisa memberi kajian hukum terkait kewenangan eksekutif dan legislatif dalam memutuskan APBD,” seru anggota Fraksi Demokrat itu

Atas dugaan pelanggaran kesepakatan oleh Bupati itu, Sudiasa mewakili fraksinya tidak mau bertanggung jawab terhadap APBD Perubahan 2020. “Saya bersama Fraksi Demokrat minta pimpinan menindaklanjuti dan melaporkan kejadian ini. Ini pertama kali dalam sejarah Bangli,” tandasnya.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi PDIP, Wayan Kariyasa. Apa yang disepakati eksekutif dan legislatif jangan diingkari. “Kami sepakat dengan Fraksi Demokrat, usul ke pimpinan ini akan mencoreng lembaga kita. Kita ambil tindakan jika itu ada pelanggaran. Bisa kita laporkan dan kita kaji bersama-sama,” ajaknya.

“Pembelaan” datang dari I Nyoman Basma dari Fraksi Golkar. Kata dia, APBD Perubahan dinilai sesuai mekanisme dalam Permendagri. Sebab, jelasnya, sudah melalui pembahasan dan disepakati, untuk selanjutnya diverifikasi Gubernur. “Tidak ada satu koreksi dan ada hal mendasar yang dilakukan perubahan sesuai verifikasi Gubernur. Karena itu, APBD Perubahan selesai karena sudah ada kesepakatan,” ulasnya.

Baca juga :  Pasangan Kekasih Ditemukan Tak Bernyawa di Kos

Jika ada perubahan mengarah ke GGS, dia mempertanyakan apa ada anggaran baru yang masuk. Alasannya, sumber GGS diambilkan dari pengurangan pos perjalanan dinas eksekutif. Karena itu, dia tidak mendukung langkah parlemen yang akan mengeluarkan rekomendasi atau melaporkan persoalan tersebut ke pemerintah atasan. Dari filosofi anggaran, dia mengklaim akan lebih baik perjalanan dinas dikurangi untuk masyarakat. “Masyarakat dalam kondisi Covid sangat membutuhkan pembangunan,” jelasnya.

Ketut Suastika selaku nakhoda DPRD mendaku tetap memandang ada indikasi pelanggaran kesepakatan oleh Bupati. “Hasil rapat tadi, Bupati mengubah APBD yang diketok palu setelah diverifikasi Gubernur. Di perubahan sebenarnya dirancang tidak ada, tapi tiba-tiba ada. Saya anggap APBD yang ada penyesuaian dari Pak Bupati ada penambahan dana siluman, itu APBD abal-abal,” tudingnya.

Sekda IB Gde Giri Putra mengaku berencana akan menghadirkan Kabag Hukum untuk mengkaji perubahan APDB itu. “Kami ini bagian dari organisasi terstruktur yang dipimpin Bupati. Kami hanya tunduk dan menjalankan perintah,” kilahnya.

Hal senada disampaikan Ketut Riang, yang mengakui memang muncul program GGS senilai Rp1,9 miliar. “Kami di birokrasi ada strukturnya. Nanti Bapak Bupati yang akan menjelaskan. Kami hanya menjalankan apa yang diputuskan,” sahutnya. 028

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.