MATARAM – Jumlah warga miskin di NTB saat ini, mencapai 13,9 persen. Data BPS menunjukkan, dengan jumlah penduduk NTB mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Maka, sesuai data BPS, raihan NTB itu dirasa cukup tinggi. Mengingat, tahun lalu, angka kemiskinan yang dilangsir BPS hanya sekitar 13,8 persen.
“Artinya, ada kenaikan warga miskin mencapai lebih naik 0,09 persen di NTB saat ini,” kata Asisten II Setda NTB Ridwansyah saat mewakili Gubernur pada konsultasi publik materi teknis rencana tata ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Rinjani dan sekitarnya di Hotel Seraton, Senggigi, Lombok Barat, Rabu (7/10/2020).
Ridwansyah mengaku, kendati ada sedikit penambahan warga miskin, namun dengan tambahan tersebut juga dapat menggambarkan bahwa NTB masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif di masa pandemi Covid-19.
Hanya saja, bahwa pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu. “Meskipun kami masih cukup bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tetapi sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu menurut kami merupakan pertumbuhan yang semu, tidak inklusif karena di dalamnya didominasi oleh ekspor tambah,” tegasnya.
Ridwansyah menjelaskan, perekonomian yang inklusif tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi yang juga dapat merepresentasikan pertumbuhan yang nyata pada berbagai sektor terutama sektor pertanian dan sektor pariwisata juga sektor-sektor lainnya.
Sehingga, dalam hal ini industrialisasi menjadi penting dalam meningkatkan nilai tambah pengelolaan produk-produk hasil pertanian, perkebunan, maupun peternakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami menghindari, membatasi mengirim barang-barang atau bahan mentah keluar daerah. Kami olah dulu disini, minimal menjadi barang setengah jadi sehingga memberikan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Harapannya dengan adanya lapangan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan dan otomatis menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Mantan Kepala Bappeda NTB itu mengungkapkan, dalam menurunkan angka kemiskinan tersebut peran investasi sangatlah penting sehingga menjadi sangat penting pula untuk memastikan tata ruang untuk investasi sehingga tata ruang dapat menjadi pendorong munculnya berbagai investasi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap dalam konteks rencana revisi tata ruang itu akan bisa menjadi pendorong bagi investasi bukan sebaliknya. “Bagi kami, bukan tata ruang yang akhirnya menjadi penghambat investasi, tetapi harusnya dibalik. Justru tata ruang mendorong munculnya investasi,” tegas Ridwansyah.
Pemprov NTB berkomitmen akan menata tata ruang kewilayahan di Pulau Lombok menjadi sebuah mode bagi sebuah konsep pembangunan yang mengawinkan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan.
Asisten II Setda Ridwansyah mengatakan, konsep pembangunan yang mengkolaborasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan yang kini masuk revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) NTB atau yang dikenal konsep LECI “Lombok Equal City Island” tetap memadu padankan antara kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kearifan lokal.
“Bagi kami konsep pembangunan yang bersumber pada kearifan lokal harus menjadi yang utama pada revisi RT/RW kali ini,” kata Ridwansyah. 031
