LOBAR – Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Mahruf Amin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tepatnya di Dusun Lingkungan Reyan Baru, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kamis (30/6/2022).
Di hari yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Harvick Hasnul Qolbi, juga mengunjungi Kabupaten Lobar, tepatnya di Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar.
Kunjungan dua pejabat tinggi negara tersebut nampaknya secara khusus untuk memantau kondisi wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang menyerang hewan ternak di Kabupaten Lobar. Sapi yang terjangkit PMK di Lobar berjumlah sekitar 10.174 ekor, yang sudah dinyatakan sembuh 6.164 ekor.
Wapres Mahruf Amin dalam kunjungan itu menyampaikan, khusus untuk di Lingkungan Reyan Baru tersebut jumlah sapi yang awalnya terkena PMK sebanyak 327 ekor sapi. “Dan setelah itu ada usaha dari para peternak, dibantu oleh Kementan, berupaya untuk mengobati PMK selama 14 hari, sekarang 100 persen sembuh semua. Ini semua berkat kegigihan para petani dan para petugas kesehatan hewan,” jelasnya.
Kondisi sapi-sapi tersebut akan dipantau dalam kurun waktu 6 bulan ke depan untuk diambil langkah selanjutnya. “Pemerintah pada dasarnya prihatin dengan PMK ini, karena terjadi di beberapa daerah,” imbuhnya.
Wapres menegaskan, saat ini pemerintah melalui Kementan RI secara intens melakukan vaksinasi di daerah-daerah yang terjangkit PMK. Hal itu dilakukan untuk memberi kekebalan terhadap hewan ternak.
“Yang perlu dilakukan para petugas adalah, jangan sampai di musim kurban ini ternak berpenyakit didistribusikan ke daerah lain. Kalau di daerah itu tidak ada sapi yang bisa dikurbankan, baru bisa dari daerah lain,” sarannya.
Sementara itu, di lokasi lain, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pihaknya juga sangat konsen untuk mengatasi PMK tersebut. ”Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam penanganan PMK kami laporkan secara langsung, termasuk kegiatan kita hari ini sudah kami laporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Lobar, H. Lalu Winengan, mengklaim Lobar merupakan satu-satunya Kabupaten yang memiliki obat PMK. Ia mengatakan, berbagai langkah cepat telah dilakukan pihaknya untuk mengatasi PMK.
“Tentu kita akan terus berupaya mengatasi PMK ini dan tentu kami berharap Pak Wapres dan Wamentan yang juga sahabat saya dan sahabat Pak Bupati untuk membantu kami di Lobar dalam mengatasi PMK,” katanya.
Kadis Pertanian Lobar menyentil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Menurut dia, orang nomor satu di Bumi Gora itu tidak pernah perduli terhadap persoalan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang mewabah di beberapa wilayah di NTB. Memang, beberapa waktu lalu ada bantuan sebanyak 100 botol vaksin, tapi itu berasal dari Pemerintah Pusat lewat Kepala Dinas Pertanian NTB.
“Tapi Gubernur NTB sampai detik ini tidak pernah peduli terhadap PMK, buktinya adalah tidak pernah mengeluarkan danauntuk pembelian obat,” ungkap H. Lalu Winengan, ditemui usai menyambut kedatangan Wapres Mahruf Amin.
Tak berhenti sampai di situ. Winengan juga mengungkapkan bahwa yang memiliki komitmen untuk menurunkan angka PMK hanyalah Kabupaten Lobar dan beberapa daerah lainnya.
“Jadi, yang mempunyai komitmen itu adalah Lobar, yang memberikan Rp 500 juta dari BTT. Kemudian Kabupaten Loteng sebesar Rp75 juta dan Kabupaten Lotim Rp150 juta, sedangkan Pemprov NTB Rp0. Kalau nol itu artinya tidak pernah mempunyai komitmen menyelesaikan PMK,” kritiknya tajam.
Pria berkepala plontos itu lantas bertanya ke awak media, bahwa sejak PMK ini mewabah, pernahkan Gubernur NTB mengeluarkan pernyataan tentang PMK. “Tidak ada, hanya MXGP Samota, karena dekat Dompu,” sindirnya.
Dikatakan Winengan, wabah PMK ini lebih penting untuk diperhatikan daripada MXGP Samota. Menurutnya, MXGP Samota tidak mengganggu stabilitas negara. Kalau PMK ini dapat mengganggu instabilitas negara.
“Karena kemiskinan akan terjadi kalau tidak diurus. Ketika kemiskinan tidak diurus, maka negara terganggu karena rakyat miskin, dan kalau masyarakat miskin, akan menyatakan perang terhadap negara. Untuk itu, pemerintah harus ditengah-tengah. Yang ada di tengah masyarakat adalah Bupati dan Wabup Lobar,” imbuhnya berapi-api.
Pria yang dikenal dekat dengan Wapres Mahruf Amin ini menambahkan, Pemkab Lobar melalui Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, juga telah mengeluarkan sikap tegas terkait penanganan PMK dimaksud. “Bupati Lobar sudah mengeluarkan Surat Edaran bahwa ADD boleh digunakan untuk penanganan PMK, dan itu hanya Lobar yang punya komitmen. Gubernur apa komentarnya?” sindirnya lagi. ade
