Wali Kota Denpasar Ajukan Dua Ranperda

  • Whatsapp
WAWALI Arya Wibawa saat menyerahkan dua ranperda kepadaKetua DPRD Denpasar pada rapat paripurna DPRD Kota Denpasar, Jumat (10/9/2021). Foto: ist
WAWALI Arya Wibawa saat menyerahkan dua ranperda kepadaKetua DPRD Denpasar pada rapat paripurna DPRD Kota Denpasar, Jumat (10/9/2021). Foto: ist

DENPASAR – Rapat paripurna ke-18 masa persidangan III tahun 2021 DPRD Kota Denpasar berlangsung secara hybrid, Jumat (10/9/2021) di Gedung DPRD Denpasar. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede dengan agenda pembacaan pidato pengantar Wali Kota Denpasar.

Dalam rapat paripurna ini, Wali Kota Denpasar mengajukan dua rancangan peraturan daerah (ranperda). Kedua ranperda yakni Ranperda tentang Kota Layak Anak (KLA) dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Bacaan Lainnya

Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan pidato pengantar Wali Kota bahwa pembentukan Renperda tentang Penyelenggaraan KLA merupakan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar hukum, baik bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan desa/kelurahan serta desa adat dalam penyelanggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan bagi anak secara terencana, terpadu, dan sistematis yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan.

Dalam rangka mewujudkan Kota Denpasar Ramah Anak menuju KLA sesuai dengan Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kab/Kota Layak Anak bahwa Pemkot Denpasar melihat masih banyaknya permasalahan anak seperti perlakuan kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. “Oleh sebab itu, anak perlu mendapat perlindungan,” ucap Arya Wibawa membacakan pidato pengantar Wali Kota Denpasar.

Baca juga :  Masuk Top 99 Nasional, Wali Kota Jaya Negara Paparkan Inovasi “Aku Waras” dan “Nayaka Prana”

Lebih lanjut disampaikan, Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan struktur sesuai amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Pendapatan daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp1,85 triliun lebih, berkurang Rp10,38 miliar dari yang sebelumnya dirancang sebesar Rp1,86 triliun lebih. Sementara Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2021 dirancang sebesar Rp2,16 triliun lebih, bertambah Rp202,41 miliar lebih dari sebelum Perubahan sebesar Rp1,96 triliun lebih.

Berdasarkan target pendapatan daerah dan belanja tersebut, maka dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit Rp312,80 miliar lebih, bertambah Rp212,80 miliar lebih dari sebelum Perubahan sebesar Rp100,00 miliar. “Rencana defisit ini akan ditutupi dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari perkiraan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp312,80 miliar lebih,” paparnya.

Wali Kota mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang dirumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar serta ranperda ini dapat ditetapkan menjadi perda tepat pada waktunya.

Hadir secara fisik dalam pelaksanaan rapat paripurna yakni Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandhira, beberapa ketua komisi dan anggota DPRD Denpasar. Dari eksekutif hadir Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya dan pimpinan OPD terkait. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.