DENPASAR – Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana, membantah di Bali terdapat mafia visa untuk wisata. Kalaupun ada pihak yang menawarkan mengurus visa dengan harga tertentu, kondisi itu lebih sebagai ceruk pasar tinimbang upaya melanggar hukum. Penegasan itu disampaikan Wagub didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, usai rapat paripurna DPRD Bali, Senin (21/2/2022).
Menurut Cok Ace, sapaan akrabnya, terkait visa itu memang ada jelas-jelas dalam beberapa flyer dan promosi salah satu perusahaan yang menyampaikan ada jalur khusus mengurus visa. Untuk yang paling cepat harganya Rp5,5 juta, untuk yang medium harganya Rp4,5 juta. Promosi itu dia baca di media sosial Instagram, dan sudah dilaporkan juga ke Kementerian Pariwisata.
“Terlalu jauh sekali (harganya), timpang, karena yang resmi tidak sampai 1 juta. Kalau cari untungya yang wajar-wajar sajalah,” ucapnya.
Mengenai kemungkinan pihak yang mempromosikan itu akan diusut, dia menjawab menyerahkan itu sebagai informasi, dan secara tertulis juga ada. Yang muncul menawarkan dengan istilah jalur cepat seperti itu baru satu yang diketahui. Mungkin, duganya, memang ada pasar wisatawan yang memerlukan “jalur khusus” seperti itu.
“Tapi ini menimbulkan di luaran (kesan) harganya kok mahal? Ini beberapa kali lipat (dari yang normal),” tegasnya.
Sekali lagi Cok Ace menyampaikan, istilah mafia seperti dibayangkan orang dalam konteks ini tidak tepat juga. Sebab, jelasnya, pihak yang mengiklankan jujur mengungkapkan harganya berapa. Jika ada pihak yang mau, namanya juga dagang, tentu tidak bisa disalahkan juga.
“Ini termasuk hukum pasar, siapa mau lebih cepat. Saya baca di medsos itu tidak ada disembunyikan, alamat jelas, nomor teleponnya ada. Ini penawaran dua minggu lalu,” ulas Bupati Gianyar periode 2008-2013 tersebut.
Tentang penyertaan modal Pemprov di BPD Bali, dia menilai Pemprov sadar BPD Bali sangat strategis dari sisi keuntungan dan membuat kebijakan. Karena itu Pemprov ingin memiliki saham mayoritas, tapi terkendala oleh kondisi keuangan saat ini untuk dapat menyetor modal sejumlah yang disepakati dengan DPRD Bali. Meski begitu, dia menjamin Pemprov akan berusaha dengan upaya lain untuk dapat mengejar memiliki saham mayoritas.
Disinggung dia tiga kali berturut-turut mewakili Gubernur untuk rapat paripurna dengan DPRD Bali, terdiam sejenak, Cok Ace menjawab karena Gubernur ada acara lain, acara dengan pemerintah pusat. “Ada webinar dengan pusat, tidak bisa diwakilkan juga,” cetusnya sembari berjalan menuju mobil dinasnya. hen
