POSMERDEKA.COM, MATARAM – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, menanggapi rencana unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei ini. Dia menilai unjuk rasa itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat, agar segera merealisasikan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Apalagi perjuangan pembentukan PPS melalui mekanisme sekurang-kurangnya 20 tahun terakhir.
“PPS ini perjuangan yang sangat panjang. Saya pikir ketika desain Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang dibahas, maka aksi ini menemukan momentumnya,” cetusnya, Rabu (14/5/2025).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI ini, pembentukan PPS masuk ruang pembahasan antara Komisi II DPR RI bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, belum ada progres sampai dengan saat ini. Baginya, aksi unjuk rasa besar-besaran itu guna mengingatkan kembali Presiden Prabowo Subianto soal perjuangan pembentukan PPS.
“Kepada pemerintah, agar apa yang menjadi tuntutan rakyat ini harus bisa dipertimbangkan. Di tenggara Indonesia itu ada kawasan yang namanya Pulau Sumbawa, dengan segala persyaratannya siap menjadi provinsi sendiri,” jelas Johan.
Johan mengaku telah berkomunikasi dengan kelompok yang menamakan diri KP4S, yang menggaransi tidak akan ada blokade pelabuhan yang akan mengganggu pelayanan publik. “Mereka hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada agenda yang belum selesai diperjuangkan,” kata Johan memastikan.
“Pihak keamanan harus merespons itu, dan jangan kemudian membuat spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat terpecah belah,” sambungnya.
Dia menegaskan itu hanya aksi damai dan sudah terkoordinasi dengan pihak keamanan. “Sekarang pihak keamanan bisa mengamankan atau tidak, jadi itu aja soalnya,” lugasnya.
Johan mengapresiasi sikap Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yang menyatakan PPS itu adalah urusan pemerintah pusat, bukan daerah. “Itu jawaban yang tepat karena itu bukan kewenangannya dia kan. Karena ini kehendak rakyat arus besar yang terjadi di Sumbawa, saya pikir Iqbal akan bijak. Jadi, pernyataan beliau itu jawaban bijak dari seorang pemimpin,” pujinya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Iqbal angkat bicara perihal kian menguatnya usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS. Bahkan masyarakat Pulau Sumbawa berencana melakukan unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano pada 15 Mei ini. Mereka bakal berupaya menutup Pelabuhan Poto Tano agar Presiden Prabowo Subianto mendengarkan aspirasi mereka.
Perihal ini, Iqbal irit bicara. Politisi Gerindra ini beralasan pembentukan provinsi baru merupakan ranah pemerintah pusat. “Itu bukan keputusan kami di level provinsi, sehingga tidak perlu ada komentar khusus,” ucap Iqbal.
Ketika disinggung bakal adanya aksi unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung pembentukan PPS itu, Iqbal meminta masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa, untuk menjaga kesehatan dan keamanan. Namun soal kelanjutan PPS, Gubernur NTB ini tidak bersedia berkomentar lebih jauh.
“Soal PPS itu ranah pusat. Yang akan melakukan aksi unjuk rasa agar menjaga kesehatan, dan menjaga keamanan daerah,” tandas Gubernur Lalu Iqbal. rul
