Ulasan Akhir Tahun, Limitasi Maksimum Dukungan Cegah Paslon Borongan

  • Whatsapp
Kadek Dwita Apriani dan I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
Kadek Dwita Apriani dan I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

PENTAS Pilkada 2020 melahirkan sejarah baru di Bali. Saat tersaji tarung head to head di lima kabupaten/kota, di Badung untuk kali pertama ada paslon tunggal dengan petahana Giri Prasta-Suiasa (Giriasa) melawan kolom kosong. Dan, sejarah pula Giriasa mendapat kemenangan 94,64 persen dengan partisipasi pemilih tertinggi di Bali, yakni 84,62 persen.

Walau paslon tunggal diakomodir sebagai bentuk kontestasi dalam aturan main pilkada, realita itu tetap dinilai kurang ideal dalam menghadirkan edukasi politik bagi masyarakat. Sebab, ibarat pertandingan, sepatutnya minimal ada dua paslon yang berlaga dalam kontestasi. Kondisi itu menjadi atensi akademisi FISIP Universitas Udayana (Unud), Kadek Dwita Apriani, sebagai satu hal yang perlu diperbaiki dari Pilkada 2020 lalu.  

Bacaan Lainnya

“Di poin proses pencalonan lewat parpol, sekarang ada minimum 20 persen, tapi tidak ada maksimumnya. Ini mendorong terjadinya fenomena borong dukungan oleh partai yang mampu melakukan, makanya lahir kolom kosong,” ulas doktor politik jebolan Universitas Indonesia itu.

Kajian dari penggiat pemilu dan sejumlah akademisi, jelasnya, harus ada perbaikan aturan main di poin persentase kursi yang berhak mencalonkan. Opsinya adalah membuka selebar-lebarnya orang mencalonkan diri dengan meniadakan batas minimum, atau membatasi angka maksimum syarat dukungan. Bisa juga dengan membatasi angka minimum dan maksimum sekaligus. “Prinsipnya, kita harus menciptakan peluang hadirnya paslon lain. Pilkada itu kan untuk masyarakat, karena itu masyarakat harus diberi alternatif pilihan,” urainya.

Baca juga :  Pendapatan PDAM Badung Minus 45 Persen, Namun Tetap Berikan Pelayanan Prima

Membincang Pilkada 2020 di Bali yang tanpa ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dwita menilai ini juga fakta baru yang menarik. Sebab, sebelumnya selalu diwarnai gugatan ke MK. Dia sepakat jika ini dimaknai sebagai kian dewasanya aktor politik di Bali menyikapi kontestasi. Namun, Dwita juga melihat hal itu lantaran kecilnya peluang untuk membuktikan adanya politik uang dan kecurangan sebagai syarat mengajukan gugatan. Selain itu, selisih suara yang besar juga dinilai patut diperhitungkan.

“Mungkin perhitungannya sama seluruh pihak yang berkompetisi, mulai saksi paslon dan KPU. Kalau tidak ada kecurangan yang ditemukan, bagaimana mau menggugat?” seru dosen berparas ayu itu.

Disinggung menurunnya partisipasi masyarakat (parmas) di Denpasar dari 56 persen tahun 2015 menjadi 54 persen tahun 2020 di Denpasar, Dwita terkesan berhati-hati menjawab. Kata dia, ketika Pilkada digeser dari September ke Desember sesungguhnya ada potensi parmas menurun. Media, akademisi, dan penyelenggara semua merujuk itu. Hanya, dia mengingatkan parmas sangat berkaitan dengan aura kompetisi dari paslon yang tersaji.

Didesak bahwa di Badung parmas justru tinggi meski hanya paslon tunggal, Dwita mendaku belum menemukan penyebab mengapa di Badung bisa melonjak. Kalau di daerah lain, sebutnya, ada sinergitas antarkomponen melibatkan banyak aktivitas untuk meningkatkan parmas.

“Kalau ditakut-takuti parmas akan rendah, itu dapat mendorong orang ke TPS. Kandidat juga khawatir kalau parmas rendah karena itu terkait persepsi legitimasi mereka juga. Tapi kalau parmas sudah 50 persen, tidak perlu khawatir. Apalagi jika dibandingkan 2015 yang tidak ada pandemi, penurunan parmas di Denpasar kan hanya dua persen,” ulasnya.

Baca juga :  Buka Denfest ke-13, Menparekraf RI Ajak Masyarakat Survive dalam Seni, Budaya dan Perekomian di Masa Pandemi

Soal perlunya ada perubahan aturan syarat maksimum pencalonan untuk mencegah borong dukungan kepada paslon tertentu, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, berujar tidak bisa komentar jauh. Alasannya, KPU merupakan institusi pelaksana undang-undang. Dia lebih menyoroti kaderisasi parpol yang tersendat, karena elitenya memilih untuk mengusung paslon tunggal. Sebab, fungsi parpol adalah melahirkan calon pemimpin, dan pilkada adalah media yang disediakan negara untuk itu.

“Kalau parpol tidak berani mengajukan kader ikut pilkada, bahkan menyandera kader parpol lain untuk jadi calon, berarti kaderisasi nggak jalan. Lalu buat apa ada parpol?” cetusnya kalem.  

Jika takut kalah dipakai rujukan, dia berkata patut disayangkan. Lidartawan memberi contoh kader Partai Demokrat, Nengah Tamba, yang gagal saat Pileg 2019 tapi sukses memenangkan Pilkada Jembrana 2020. Contoh tamba kalah di dprd bali tapi menang di pilkada. Prinsipnya, harus ada proses yang dijalani.

“Jangan hanya bercokol di partai besar padahal tidak pernah berkeringat, jangan terlalu pragmatis baru masuk parpol langsung jadi anggota Dewan. Yang begitu itu tidak akan menyerap dan mewujudkan ideologi partai,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.