Adhi Ardhana: Infrastruktur Hadirkan Likuiditas Keuangan

  • Whatsapp
KETUA Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: hen
KETUA Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana. Foto: hen

SURUTNYA perekonomian akibat kolapsnya berbagai sektor membuat keadaan seretnya likuiditas keuangan, terutama di Bali yang menjadikan bisnis pariwisata sebagai tulang punggung. Di sisi lain, gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah membuat penyerapan tenaga kerja dan efek berantai ekonomi. Karena itu, pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas di Denpasar, Klungkung, dan Nusa Penida dinilai sebagai terobosan kebijakan untuk menghadirkan likuiditas keuangan di Bali.

“Kami mengapresiasi langkah lincah Pemprov Bali dalam menghadirkan program kegiatan infrastruktur publik Pelabuhan Segitiga Emas, yang kemarin ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri PU di Sanur dan di Nusa Penida. Program kegiatan ini memiliki nilai strategis tinggi dalam pengembangan kepariwisataan yang lebih maju, selain juga menghadirkan likuiditas keuangan di tengah kondisi kekeringan akibat resesi ekonomi parah di Bali,” ucap Ketua Komisi III DPRD Bali, AA Ngurah Adhi Ardhana, Rabu (30/12/2020).

Bacaan Lainnya

Meski melayangkan penghargaan, Ardhana juga menitip pesan kepada Pemprov untuk lebih memperhatikan pemain lokal dalam pengerjaan megaproyek tersebut. Politisi PDIP asal Denpasar itu mendorong dan mengharap pemerintah menjadikan potensi lokal, baik penyelenggara jasa usaha konstruksi, jaring distribusi bahan baku maupun tenaga kerja, untuk lebih diprioritaskan. Sebab, terangnya, selain efek berganda ekonomi dapat jauh lebih dinikmati di Bali, proteksi semacam itu memang sangat dibutuhkan oleh Bali saat ini.

Baca juga :  Timnas U-19 Indonesia Gulung Macedonia Utara 4-1, Jack Brown Borong 2 Gol

Dilantiknya Kepala Dinas PU yang baru, Nusakti, juga diharap dapat menjadi jembatan komunikasi antara Pemprov Bali dengan pemerintah pusat. Pola sinergitas semacam itu, ulasnya, meniscayakan Nusakti sekaligus sebagai corong aspirasi masyarakat Bali di bidang pembangunan fisik ke kementerian pusat. Implementasinya, tegas Ardhana, ada di dokumen-dokumen tender yang dipersyaratkan dalam term of reference (TOR) dan administrasi lainnya.

“Seperti kita ketahui, dalam Perda 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sudah mencantumkan mengenai kewajiban menyerap tenaga kerja lokal. Juga bermitra dengan penyelenggara jasa konstruksi di Bali. Kebetulan saya sebagai pimpinan Pansus yang membahas masalah itu dulu,” sebutnya menandaskan. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.