POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Komitmen menjaga akurasi daftar pemilih terus diperkuat Bawaslu Badung melalui pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), kali ini menyasar anggota Polri yang memasuki masa pensiun, Rabu (18/2/2026). Uji petik dilaksanakan di sembilan desa/kelurahan, yakni Abiansemal, Blahkiuh, Gulingan, Kapal, Mengwitani, Lukluk, Abianbase, Buduk, dan Pererenan yang tersebar di Kecamatan Mengwi dan Abiansemal.
Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Badung membagi pengawasan menjadi tiga tim, guna memastikan proses uji petik berjalan efektif dan menyentuh langsung sasaran di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasan, masih ditemukan sejumlah pensiunan anggota Polri yang belum melakukan mengurus perubahan status kependudukan. Sebagian besar dari mereka mengaku baru memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun lalu, sehingga belum sempat melakukan pembaruan data administrasi kependudukan. Padahal pembaruan data menjadi salah satu syarat penting dalam penyusunan data pemilih yang akurat.
Ketua Bawaslu Badung, I Wayan Semara Cipta, mengajak masyarakat lebih proaktif dalam memastikan kesesuaian data kependudukan masing-masing. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat penting dalam menjaga akurasi data pemilih. “Dengan data yang mutakhir, masyarakat dapat memastikan hak pilihnya tetap terjamin pada Pemilu 2029 mendatang,” ujarnya.
Anggota Bawaslu Badung, Rachmat Tamara, yang turut melakukan pengawasan di lapangan juga sempat mewawancarai Perbekel Desa Gulingan, I Ketut Wiryana. Rachmat menegaskan pentingnya pelaksanaan uji petik sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.
“Uji petik ini sangat penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Dengan data yang valid, masyarakat tidak akan kehilangan haknya dalam proses demokrasi,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Badung berharap kesadaran masyarakat, khususnya pensiunan anggota Polri, untuk segera memperbarui status kependudukan dapat meningkat. Selain itu, uji petik PDPB juga memberi manfaat dalam meminimalisir potensi ketidaksesuaian data pemilih. Dengan demikian, kualitas daftar pemilih tetap terjaga dan hak demokrasi masyarakat, dapat terpenuhi secara optimal pada penyelenggaraan Pemilu yang akan datang. hen
