POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Tudingan Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra, yang minta Pj. Bupati I Dewa Tagel Wirasa untuk mundur karena inkonsisten mengurus proposal hibah, dinilai tidak berdasar dan tendensius. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Gianyar, Ngakan Ketut Putra, Jumat (19/1/2024).
Putra mengungkapkan, di APBD memang ada pos belanja bernama hibah. Hibah merupakan usulan masyarakat sesuai mekanisme yang diatur perundangan-undangan. Sementara jabatan Bupati adalah jabatan pembuat kebijakan, dibantu OPD sebagai pelaksana teknis.
“Hibah masyarakat yang tidak cair bisa saja dalam mekanisme tidak memenuhi persyaratan teknis administrasi. Yang kedua, PAD tidak tercapai, sehingga hibah masyarakat bisa tidak cair. Yang menjadi skala prioritas itu belanja wajib dan belanja rutin,” terangnya.
Berdasarkan data dari bagian Kesra, hibah masyarakat yang cair kurang lebih 63 persen dari total anggaran Rp228 miliar, masih ada sekitar Rp83 miliar yang belum cair. Sementara Pendapatan Asli Daerah 2013 dari rencana anggaran Rp1,7 triliun, yang direalisasi hanya Rp1,4 triliun.
Putra menilai pernyataan Gaga Adi Saputra atau Gus Gaga, yang mengaitkan bansos tak berkeadilan sampai mengaitkan dengan Pilpres, terlalu berlebihan dan tendensius. Apa pun itu, hibah atau bansos adalah urusan masyarakat memohon hibah melalui DPRD, dengan memenuhi persyaratan yang difilter OPD terkait. Kalau usulan proposal tahun 2023, pencairannya di 2024. Secara regulasi pasti dicairkan di atas bulan Agustus.
“Pada prinsipnya, semua yang dituduhkan itu tidak berdasar. Sampai minta Pj. Bupati mengundurkan diri, apalagi dikaitkan dengan koalisi di Pilpres. Ini masalah klasik setiap tahun terjadi, hal biasa, tidak perlu ditanggapi berlebihan. Jika ingin hibah cair, mari genjot PAD,” tantangnya.
Putra juga menilai tuduhan Gus Gaga sebagai kekanak-kanakan. Dia memandang, melihat kinerjanya, Pj. Bupati harusnya dipertahankan. Pj. Bupati juga diklaim netral. “Tidak perlu dikaitkan dengan Pilpres,” sesalnya.
Di kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Demokrat, I Made Suteja, mengaku tidak ikut campur terkait pernyataan Gus Gaga. Dia mendaku tidak memasalahkan proposal hibah yang difasilitasi, yang merupakan hak masyarakat, tidak cair.
Pernyataan senada diutarakan anggota Fraksi Demokrat, Ketut Jata. Dia menyebut tidak tahu tentang pernyataan Gus Gaga di media. Permasalahan keluar atau tidaknya hibah bergantung capaian PAD. “Saya legowo karena berkaitan dengan target PAD,” ucapnya singkat.
Soal tudingan itu, Pj. Bupati Dewa Tagel Wirasa menegaskan selama ini menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas. Bahkan selama tahun 2023 lalu, dia tetap mencairkan hibah atau bansos sampai akhir tahun. Jika ada yang belum cair, dia berujar itu ranahnya ada di OPD masing-masing. “Silakan tanyakan ke sana,” sebutnya.
“Saat ini kita sudah berbicara APBD 2024, jadi untuk pencairan APBD saat ini masih dalam proses. Hibah, bagi hasil, dan lain lain masih dalam proses, fokus kita sekarang adalah pertanggungjawaban APBD 2023 melalui LKPD yang sedang disusun,” jelasnya.
Disinggung tudingan tak dihormati bawahan, Wirasa menilai hanya asumsi. Sebagai bukti, dia mengklaim bersama pimpinan OPD selama tahun 2023 banyak meraih prestasi. Baik prestasi di bidang kinerja hingga pertumbuhan ekonomi yang positif. adi
