Tes Antigen Masuk Rancangan Anggaran Pilkada 2024, Juga Biaya Kebutuhan Aplikasi KPPS

  • Whatsapp
ARSAJAYA (kanan) bersama staf saat menyiapkan thermogun sebagai salah satu alat prokes yang harus disediakan di TPS saat Pilkada 2020 lalu. Untuk Pilkada 2024 mendatang, rancangan anggaran juga tetap memasukkan peralatan prokes dalam kebutuhan. Foto: hen
ARSAJAYA (kanan) bersama staf saat menyiapkan thermogun sebagai salah satu alat prokes yang harus disediakan di TPS saat Pilkada 2020 lalu. Untuk Pilkada 2024 mendatang, rancangan anggaran juga tetap memasukkan peralatan prokes dalam kebutuhan. Foto: hen

DENPASAR – Setahun lebih berlalu, belum juga ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir. Hal itu pula menjadi pijakan KPU Denpasar untuk menyusun rancangan anggaran Pilkada 2024, dengan memasukkan kebutuhan biaya tes antigen bagi jajaran penyelenggara.

“Ada sejumlah elemen tambahan akan kami masukkan berdasar kebutuhan anggaran saat Pilkada 2020 lalu. Salah satunya terkait peralatan protokol kesehatan,” terang Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, Selasa (6/7/2021).

Bacaan Lainnya

Lebih jauh dipaparkan, perencanaan anggaran Pilkada 2024 itu dibuat dengan mencantumkan juga kebutuhan untuk aplikasi rekapitulasi di semua tingkatan, sampai dengan ke petugas KPPS di TPS. Yang dimaksud yakni elemen biaya bimbingan teknis penerapan aplikasi seperti Sirekap, sampai kuota internet untuk penyelenggara menggunakan aplikasi tersebut. “Semua akan kami masukkan dalam rancangan,” jelas Arsajaya.

Karena ada penambahan elemen biaya itu, Arsajaya tidak memungkiri akan terjadi pembengkakan biaya pada 2024 mendatang. Apalagi akan ditambah dengan beberapa biaya variabel seperti jumlah pemilih dalam DPT, yang disesuaikan dengan prediksi penambahan atau perkembangan. Jumlah TPS yang dibuat juga akan menyesuaikan dengan kapasitas maksimal 500 pemilih, kemudian masa kerja penyelenggara ad hoc yang juga bertambah.

Baca juga :  Peringati Hari Lingkungan Hidup, Wali Kota Jaya Negara Tanam Pohon Mangrove

“Tambahan elemen biaya protokol kesehatan tidak bisa kita lupakan. Kami merancang belanja bahan dan biaya tes cepat antigen atau PCR untuk penyelenggara. Kenapa itu dicantumkan? Karena tidak ada yang mampu memastikan pandemi kapan selesai,” ulas komisioner penghobi lari tersebut.

Meski penyusunan anggaran mesti dikerjakan dalam suasana work from home (WFH), dia berkata sejauh ini belum ditemukan kendala berarti. Menurutnya saat ini semua perkembangan dan kemajuan rancangan dikembalikan ke masing-masing divisi dan subbagian untuk pencermatan.

“Kendala bukan di penyusunan anggaran, tapi justru dalam penyusunan prediksi jumlah pemilih. Sebab, kecenderungan jumlah pemilih pilkada akan menurun dibandingkan dengan pemilu. Apalagi tahun 2024 nanti, Pilkada itu dilangsungkan belakangan setelah Pemilu. Ini yang masih jadi PR besar untuk kami,” ungkapnya.

Kembali disinggung terkait seberapa urgen mencantumkan kebutuhan alat prokes, Arsajaya sekali lagi mengingatkan pandemi belum ada tanda-tanda akan menuju akhir. Selain itu, jelasnya, prokes niscaya menjadi budaya baru yang akan menjadi prosedur standar dalam menyelenggarakan kegiatan. Apalagi ketika kegiatan itu menghadirkan orang banyak atau kerumunan.

“Prinsipnya, saat menyusun rancangan itu tetap perlu kami masukkan elemen prokes. Namun, jika kemudian situasinya berubah lebih baik, misalnya pandemi dinyatakan selesai, ya tidak masalah. Kalau tidak diperlukan, tinggal dicoret saja,” pungkasnya tertawa. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.