Terkait Pungut di Kawasan Wisata Kintamani, BPPBUGG dan Disparbud Bantah Tudingan Warganet

  • Whatsapp
Foto: OBJEK WISATA OBJEK wisata Penelokan mulai ramai dikunjungi wisatawan. Foto: gia
Foto: OBJEK WISATA OBJEK wisata Penelokan mulai ramai dikunjungi wisatawan. Foto: gia

BANGLI – Maraknya pemberitaan di media sosial terkait pungutan di jalan oleh petugas pungut di kawasan wisata Kintamani belakangan ini, Badan Pengelola Pariwisata Batur Unesco Global Geopark (BPP BUGG) dan Dinas Parriwisata dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Bangli, secara bersama-sama membantah dengan tegas tidak ada melakukan pungutan retribusi kepada masyarakat yang hanya sekedar melintas di kawasan wisata khusus Penelokan, Kintamani. Apalagi yang untuk pulang kampung, seperti yang viral di media sosial.

Direktur BPPBUGG, I Gede Wiwin Suyasa, menjelaskan, yang dipungut retribusi sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2010 adalah pengunjung yang berwisata ke Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani. Mereka adalah orang-orang yang berwisata baik wisatawan asing maupun nusantara.

‘’Jadi tidak benar bahwa badan pengelola yang menerima mandat dari Pemkab Bangli memungut retribusi terhadap orang yang tidak berwisata. Kalau ada orang yang sekadar lewat, pulang kampung dan melakukan persembahyangan itu tidak kita kenakan retribusi,’’ jelas Wiwin Suyasa, Kamis (27/8).

Lanjut diungkapkan, sesuai Perda tersebut, retribusi yang dipungut di Kintamani adalah retribusi untuk wisatawan yang berkunjung ke KDTWK Kintamani. “Jadi siapa pun yang berwisata dikawasan Kintamani, apalagi sekarang telah legal disebut Global Unesco Geopark Batur di kawasan Kintamani ya dikenakan retribusi pariwisata. Jangan bahasanya diplintir. Retribusi pariwisata untuk wisatawan,” ungkapnya.

Baca juga :  Selly Mantra Serahkan Alat Bantu Kesehatan Lansia dan Penyandang Disabilitas

Karena itu, siapa pun yang berwisata termasuk orang Bali sepanjang dia melakukan wisata maka akan terikat dengan peraturan tersebut. “Untuk warga lokal Bangli, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya berwisata, tentunya kena aturan tersebut,” imbuhnya.

Menurut dia, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Dimana, jika berwisata maka akan dikenakan retribusi wisata. Karena itu, pihaknya selama ini tidak mau mengomentari terlalu banyak soal keluhan warganet tersebut.

Sebab, disadari semua orang punya sudut pandang berbeda dalam menilai sesuatu. Terlebih pihaknya meyakini, di era digital seperti ini sejatinya kalau mau mencari dasar hukumnya sangat gampang. “Ribut-ribut tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kami juga tetap akan menerima masukan agar pembangunan Bangli menjadi lebih baik. Intinya, retribusi ini adalah untuk kepentingan kita bersama dalam hal ini untuk Pemerintah Kabupaten Bangli. Jadi kami memungut retribusi karena ditugasi oleh daerah, untuk membangun Bangli,’’ tegasnya.

Baca juga :  Toleransi Kalangan Milenial Sangat Tinggi

Sementara terkait kesan pemungutan dilakukan di jalan, kata dia, karena memang pos resmi pemungutan retribusi tersebut sudah ada dari dulu berada dipinggir jalan utama. Untuk itu, pihaknya mengaku akan segera melakukan penataan kembali.

Pihaknya mendesak agar BPP BUGG, segera diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, dengan begitu, jika bisa segera diubah menjadi BUMD maka pembangunan selanjutnya dipastikan akan lebih cepat dilakukan dan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

‘’Ke depannya kami pun juga tidak ingin pos pemungutan retribusi tersebut berada di pinggir jalan raya karena terkait juga dengan keamanan pengendara dan petugas pungut kami,’’ katanya.
Untuk itu, sesuai rencana jangka pendek yang telah disusun BPP, pihaknya akan segera membangun sentral parkir dan pos pemungutan agar tidak lagi berada di pinggir jalan. Hanya saja, hal tersebut belum bisa dilakukan karena terbentur kewenangan. Sedangkan sejauh ini, ada 11 pintu masuk menuju kawasan Kintamani.

Baca juga :  Denpasar Genjot Penyaluran BLT Dana Desa

Sementara itu Kadisparbud, I Wayan Adnyana, saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa pemungutan retribusi tersebut adalah resmi dan telah sesuai Perda tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bangli. Kata dia, di Kabupaten Bangli, ada beberapa DTW yang telah ditetapkan. Yakni, DTW Batur, Kehen, Pengelipuran dan Penulisan.

‘’Soal keluhan masyarakat, itu memang biasa terjadi dari tahun ke tahun sejak tahun 1990. Yang jelas pemungutan retribusi tersebut, telah mengacu pada regulasi dan itu sah,’’ tegasnya.

Pihaknya mencontohkan, status Kintamani sama halnya dengan Tanah Lot dan Besakih. ‘’Kalau berkunjung di Tanah Lot dan Besakih kan juga kena retribusi. Sekarang jika berkunjung ke Kintamani, tentunya sama kena retribusi juga,’’ pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.