POSMERDEKA.COM, KARANGASEM – DPRD Kabupaten Karangasem menggelar Rapat Gabungan Komisi terkait Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali, Selasa (10/11/2026). Pada rapat dipimpin Ketua DPRD I Wayan Suastika tersebut, para anggota Dewan menyoroti besaran penyertaan modal yang disetorkan dari APBD dibandingkan dengan nilai dividen serta manfaat nyata yang diterima masyarakat Karangasem.
Anggota DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, membuka pembahasan dengan mempertanyakan realisasi penjaminan kredit bagi sektor usaha mikro. Ia mendesak agar kejelasan mengenai jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta total nilai pinjaman yang difasilitasi PT Jamkrida di Karangasem dibuka secara transparan. Senada dengan Sumardi, I Wayan Sunarta menyoroti minimnya informasi terkait dividen yang masuk ke kas daerah. “Berapa dividen yang diberikan Jamkrida? Karena selama ini kita hanya menyetor (modal) saja,” tegas Sunarta saat menyuarakan evaluasi atas penyertaan modal Pemkab Karangasem.
Menjawab hal tersebut, Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, memaparkan rincian penyertaan modal daerah. Pada tahun 2025 total dividen sebesar Rp46 juta, sedangkan pada tahun 2026 dialokasikan tambahan modal sebesar Rp500 juta. Secara akumulatif, total penyertaan modal Pemkab Karangasem di Jamkrida mencapai Rp4,5 miliar dengan kepemilikan 4.075 lembar saham, serta total akumulasi dividen yang diterima sebesar Rp168,224 juta.
“Nilai penjaminan pinjaman di Karangasem pada periode Januari hingga September mencapai Rp6 miliar. Jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Karangasem di urutan kedua tertinggi di Bali dalam pemanfaatan fasilitas penjaminan kredit UMKM,” ujar Sedana Merta.
Selain Jamkrida, Dewan juga menyoroti Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali. Sunarta mempertanyakan korelasi antara besarnya modal yang disetor dengan besaran dividen serta transparansi penghitungan jasa giro. Tahun 2026 penyertaan modal sebesar Rp47 miliar, dan di kisaran Rp48 miliar pada 2027. Masalahnya, apa ada implikasi langsung penyertaan modal ini terhadap dividen?
“Selain itu, perhitungan jasa giro yang diterima dari BPD Bali kurang jelas, apakah ada suku bunga khusus yang diberikan kepada Pemkab Karangasem? Bagaimana asumsi dividen tahun 2028 dengan penyertaan modal sebesar Rp48 miliar tersebut?” cecarnya.
Sekda Sedana Merta menjelaskan, besaran dividen sangat dipengaruhi variabel suku bunga dan porsi kepemilikan saham. Saat ini, posisi kepemilikan saham Pemkab Karangasem berada di peringkat ke-6 di antara kabupaten/kota se-Bali. Dengan rencana penambahan modal Rp1 miliar pada 2027, total investasi Pemkab Karangasem akan menjadi Rp48 miliar.
Dari total penyertaan modal akumulatif Rp46 miliar sebelumnya, kata dia, Pemkab Karangasem memperoleh dividen sekitar Rp13,31 miliar. “Proyeksi dividen tahunan ini selalu digunakan sebagai salah satu komponen pendapatan dalam perencanaan APBD,” urainya.
Meski mencatatkan imbal hasil secara finansial, Sunarta menyuarakan kekhawatiran terkait asas keadilan antardaerah dalam porsi kepemilikan saham BPD Bali. Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal besar dapat terus menambah modal dalam jumlah masif, sehingga makin mendominasi penerimaan dividen. Di sisi lain, daerah dengan kemampuan terbatas akan tertinggal.
“Harus ada asas keadilan, jangan sampai yang kaya makin kaya. Kalau dibiarkan, daerah kurang mampu akan dirugikan. Perlu ada batasan dalam penyertaan modal dan kita perlu bersama-sama berkoordinasi ke BPD Bali,” usulnya. nad
