Tak Ada Dana Haji Dialihkan Biayai Infrastruktur

ANGGOTA DPR RI, Rachmat Hidayat (dua kiri); didampingi Sekda Lombok Timur, Juaini Taufik, saat sosialisasi “Strategi Pengelolaan Keuangan Haji dan Sosialisasi BPIH 1443 H" di Kabupaten Lombok Timur, Rabu (23/3/2022). Foto: rul

MATARAM – Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat, melakukan sosialisasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Pendopo Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Rabu (23/3/2022).

Ketua DPD PDIP NTB itu menyebut pelaksanaan ibadah umroh yang beroperasi kembali menjadi sinyal baik terselenggaranya ibadah haji tahun 2022. Selain itu, dia menegaskan tidak ada dana haji yang kini dialihkan untuk membiayai infrastruktur, sebagaimana santer diisukan sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Menurut Rachmat, calon jamaah haji (CJH) di seluruh dunia sempat tertunda keberangkatannya selama dua tahun akibat wabah Covid-19. Di sisi lain, sampai saat ini biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun ini belum ditetapkan DPR dan pemerintah.

Sebab, pemerintah masih mengkaji hal-hal terkait protokol kesehatan, transportasi, dan imigrasi dengan banyak pihak. “Termasuk dengan Pemerintah Arab Saudi yang memutuskan untuk meniadakan karantina dan PCR sebagai syarat umroh. Ini jadi peluang penghematan biaya bagi CJH,” jelas Rachmat.

Sampai saat ini, sambungnya, belum ada pernyataan resmi terkait jumlah kuota setiap negara untuk ibadah haji. Pemerintah juga masih fokus untuk memperbaiki tata kelola keuangan ibadah haji.

Dia mengutarakan soal ini untuk meluruskan isu terkait dana haji digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur, mensubsidi para jemaah. Keuangan haji pun disebut bermanfaat untuk kepentingan sosial.

Baca juga :  Presiden Joko Widodo Groundbreaking ''Bali International Hospital'' di Sanur

Keuangan haji, terangnya, tak hanya untuk kegiatan sosial maupun subsidi haji. Dana itu juga banyak dipakai untuk membantu kepentingan lembaga pendidikan berbasis keagamaan.

BPKH sebagai badan yang mengelola keuangan haji selalu memiliki prinsip syariah, kehati-hatian, transparan, nirlaba dan akuntabel. Dana haji yang dikelola tahun 2021 sebesar Rp158,88 triliun lebih, meningkat 9,64 persen dibandingkan tahun 2020. Hal ini dipicu jumlah jemaah tunggu mencapai lima juta lebih.

Sejak keberadaan BPKH, ulasnya, seluruh CJH akan mendapat dana di virtual account setiap tahun. Misalnya, dari setoran awal Rp25 juta dan menunggu selama 10 tahun, dulu dari awal sampai akhir dananya tetap Rp25 juta dan tidak ada penambahan.

Kini, ada penambahan di setiap tahun. “Tahun 2020, BPKH membagikan virtual account tahun 2021 sebesar Rp2,5 triliun. Sementara tahun 2022 sebesar Rp2 triliun ke calon jemaah haji,” lugasnya.

“Sebagai daerah paling tinggi para CJH, dengan sosialisasi yang baik seperti kali ini, kami berharap masyarakat memperoleh dan memilah informasi yang benar agar tidak terpengaruh pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Semoga tahun ini Pemerintah Indonesia bisa memberangkatkan para CJH dan penyesuaian jumlahnya,” tandasnya.

Sekda Juaini Taufik menambahkan, melalui sosialisasi ini akan dapat terjalin kerjasama terhadap informasi pengelolaan keuangan haji yang benar-benar dari sumber bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi Kabupaten Lotim dengan penduduk 1,3 juta jiwa, sejauh ini cukup panjang antrean untuk melaksanakan ibadah haji.

Baca juga :  Perbekel Lebih Sebut Proyek Senderan Sesuai Prosedur, Kelanjutnya Tergantung Hasil Rapat BPD

Dengan hadirnya Kepala Depag Lotim, Sirojudin; para camat dan kepala desa, dia berharap semua informasi dapat terkirim secara sistematis ke masyarakat. “Maka dari itu, hadirnya para pemangku kebijakan ke lapisan paling bawah diharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya memungkasi. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.