Tabrak Regulasi, Sejumlah ASN Jadi Pengurus KONI Bali, Termasuk Wabup Jembrana

ADVOKAT yang juga Pengamat Kebijkan Publik, Togar Situmorang. foto: ist

DENPASAR – Advokat dan Pengamat Kebijkan Publik, Togar Situmorang menilai susunan pengurus KONI Bali yang baru (masa bhakti 2022-2026) dibawah komando (Ketua Umum) IGN. Oka Darmawanbelum mencerminkan reformasi dan demokrasi.

“Sangat terlihat ada titipan dari oknum pejabat dan penguasa daerah dalam susunan pengurus KONI Bali. Ini tentu menabrak sejumlah regulasi. Terbukti beberapa oknum di kepengurusan adalah ASN (Aparatur Sipil Negara ),” kata Togar Situmorang, saat dikonfirmasi posmerdeka.com, Minggu (24/4/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, regulasi yang pertama ditabrak yaitu pada Pasal 40 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang sudah diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Dimana dalam UU No 11 th 2022 memang tidak ada pasal yang mengatur tentang Pelarangan Pejabat Publik tidak boleh menjadi Ketua Umum.

”Tapi coba baca Bab VII Pasal 41 dan Pasal 42 dimana Pasal 42 tegas menyatakan pengelolaan lebih lanjut mengenai pengelolaaan keolahragaan sebagai mana dimaksud pasal 33 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah

. Kalau PP-nya belum ada yang mengatur tidak bisa kita benarkan Pejabat Publik boleh menjadi Ketua Umum karena AD/ART KONI 2020 dan Perda Prov Bali No 5 tentang keolahragaan masih melarang Pejabat Publik menjadi Ketua KONI. Pasal ini jelas mengatur tentang larangan ASN jadi pengurus KONI. Juga Pasal 56 ayat 1 sampai 4. dan PP No 16/2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan,” tegas Togar Situmorang.

Baca juga :  Pembayaran di RSBM Bisa Pakai QRIS Bank BPD Bali

Selain itu, PP No 11 tahun 2017 tentang PNS merangkap jabatan terutama dalam anggaran atau dana KONI yang bersumber dari pemerintah berupa hibah, APBN/APBD. SE Mendagri No X 800/33/57 tanggal 14 Maret 2016 perihal tidak boleh ada rangkap jabatan Kepala Daerah atau Wakil, Pejabat Struktural dan Fungsional serta anggota DPRD masuk dalam kepengurusan KONI.

“Ada anggota DPRD masuk dalam Dewan Penyantun patut dipertanyakan. Karena diduga melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal 188 dijelaskan, anggota DPRD dilarang merangkap jabatan badan usaha milik daerah dan atau badan lainnya yang anggaranya bersumber dari APBN dan APBD,” ujarnya.

Regulasi lain yang ditabrak yakni Pasal 56 ayat 1 PP 16/2007. Pengurus KONI Daerah bersifat mandiri dan tidak terkait dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. “Bila terjadi di Kepengurusan KONI Bali maka, nasibnya serupa dengan KONI Jatim sehingga ketua meletakkan jabatan dan struktur bubar,” kata Togar.

Bila dilanggar, lanjutnya, maka di PP No 16 tahun 2007 Pasal 123 ayat 6 dan 7, menteri merekomendasi kepada pihak terkait menunda penyaluran dana kepada KONI provinsi, kabupaten dan kota.

Terkait sejumlah ASN dan anggota DPRD yang duduk di Kepengurusan KONI Bali, Togar telah mengirim surat kepada kepada Kemenpora, DPR RI, Mendagri, Menpan RB dan KONI Pusat, Ombusman dengan tembusan ke Presiden meminta klarifikasi apakah diperbolehkan ASN duduk dalam organisasi KONI.

Baca juga :  50 Personel Kodim Tabanan Dites Urine, Ini Hasilnya

Togar juga mengingatkan Inspektorat Provinsi Bali atau Gubernur Bali wajib turun tangan dalam hal ini, jangan dibiarkan agar tidak menimbulkan dugaan dugaan yang tidak-tidak.

Saat ini tim hukum Togar sedang diskusi untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan demi mengubah semangat sportifitas dan management keterbukaan publik wajib diterapkan di kemudian hari.

“Masyarakat juga perlu mengawal jalan penyelenggaran kegiatan KONI Bali ke depan terutama penggunaan dana karena sebelumnya bertiup dugaan Korupsi yang telah dilayangkan secara terbuka seorang pecinta olah raga. Karena ada pengaduan masyarakat di Kajati Bali diduga melibatkan mantan Ketua Umum KONI dan Ketua Umum KONI terpilih, namun telah dicabut akibat ada tekanan untuk mencabut pengaduan tersebut dari orang tertentu,” tandas Togar Situmorang.

Ia juga berharap Kejaksaan Tinggi Bali segera menjalankan kewajiban melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta berupaya mengembalikan kerugian negara akibat korupsi.

Togar mengingatkan, Indonesia Negara Hukum sesuai pasal 1 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dasar hukum kewenangan Jaksa sebagai Penyidik terdapat dalam Pasal 30 ayat 1 Huruf D serta diatur juga dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP, maka peran Jaksa dalam penyidikan Tindakan Pidana Korupsi sudah memiliki dasar hukum.

“Pengaduan masyarakat tentang korupsi merupakan pintu masuk untuk mengusut tuntas serta diharapkan bisa konsisten dan profesional dalam penegakkan hukum juga peraturan perundang undangan. Karena bila tidak demikian maka itu berakibat timbulnya prilaku koruptif,” tandasnya.

Baca juga :  SMPK 1 Harapan Denpasar Bertabur Bintang Prestasi, Kado Istimewa HGN

KONI merupakan Badan Publik seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), karena Anggaran Induk Organisasi Olahraga tersebut bersumber dari APBN atau APBD.

”Karena itu, baik pengelolaan maupun penggunaan anggaran KONI mesti transparan, terbuka, akuntabel dan informasinya dapat diakses publik, apakah anggaran untuk pembinaan atlet, cabang olahraga ataupun honor pengurus KONI Bali harus transparan, jangan disunat, kasian para atlet,” pungkas Togar Situmorang. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.