Sukseskan Vaksinasi Penguat, DPRD NTB Minta Fatwa MUI Dikedepankan

  • Whatsapp
ANGGOTA Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah. Foto: rul
ANGGOTA Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah. Foto: rul

MATARAM – Vaksinasi Covid-19 yang halal dan aman merupakan sebuah keharusan, dan pemerintah diimbau memverifikasi penggunaan vaksin pada program vaksinasi booster atau penguat yang kini dilakukan di wilayah NTB. Apalagi Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah berbagai event dunia, salah satunya ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022 nanti.

“Minimal agar aman dan halal, sebaiknya mengacu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2021,” saran anggota Komisi V DPRD NTB, Akhdiansyah, Jumat (14/1/2022).

Bacaan Lainnya

Menurut politisi PKB itu, keamanan dan kehalalan vaksin harus menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini sebagai antisipasi agar informasi sesat dengan menjurus soal keamanan vaksin, yang memicu masyarakat enggan divaksin, dapat diminimalisir. Dia menilai, dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lombok Tengah mengecek kesiapan dan fasilitas penunjang MotoGP di Mandalika. Hal itu jelas bentuk keseriusan pemerintah menyukseskan MotoGP dan event internasional lainnya di NTB. 

“Ingat, pelaksanaan MotoGP 2022 akan dihadiri puluhan ribu orang. Jadi, enggak ada jalan lain lagi, kecuali kita sebagai tuan rumah harus memenuhi syarat, yakni melaksanakan vaksinasi booster sesuai ketentuan pemerintah,” lugasnya.

Di titik ini, dia menyerukan Pemprov NTB harus mengambil peran agar bagaimana target pusat bisa tercapai. “Tentu, ya caranya keamanan vaksin harus menjadi prioritas utama,” tandas Akhdiansyah.

Baca juga :  Delapan Fitur Unggulan di Aplikasi MyBluebird5

Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menambahkan,  vaksinasi booster di NTB akan diluncurkan pada 19 Januari di RS Mandalika, Lombok Tengah. Sasarannya adalah warga berusia 18 tahun ke atas, dan sudah vaksin lengkap minimal enam bulan lalu. Selain itu kelompok lansia dan kelompok immunocompromised juga mendapat vaksinasi. 

Vaksin yang digunakan, terangnya, dibuat berdasarkan ketersediaan dan perkembangan hasil penelitian BPOM, ITAGI, dan WHO. “Saat ini ada tersedia vaksin Pfizer. Ke depan bisa Moderna atau AZ sesuai ketersediaan atau droping dari pusat,” urainya. 

Gerakan untuk penggunaan vaksin halal akhir-akhir ini mulai mencuat. MUI melalui Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan mendesak pemerintah menyiapkan dosis vaksin Covid-19 halal yang cukup untuk umat muslim di Indonesia. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.