Meniup (Lagi) Wacana Presiden Tiga Periode

  • Whatsapp
Gus Hendra
Gus Hendra

MENUNDA Pilpres 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027, menjadi “kado kejutan” awal tahun 2022 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Mengatasnamakan kalangan pengusaha, dia mewacanakan itu dilandasi kepentingan pengusaha untuk pemulihan ekonomi, plus target investasi Rp1.200 triliun pada tahun 2022.

Pernyataan Bahlil sangat menarik ditelisik dari aspek komunikasi politik, karena wacana Presiden tiga periode dengan mengamandemen UUD 1945 itu sempat timbul dan tenggelam pada 2021 lalu. Para elite politik, akademisi, dan masyarakat awam banyak menolak wacana, yang kali pertama dimunculkan secara sinis oleh Amin Rais itu. Sejumlah lembaga survei juga merilis hasil riset, yang intinya sebagian besar publik menolak Jokowi menabrak konstitusi dengan menjabat tiga periode.

Bacaan Lainnya

Bahwa Bahlil terkesan menggiring opini untuk menjustifikasi perpanjangan masa jabatan presiden, itu sulit dielakkan. Tetapi yang agak disayangkan yakni dia seperti tidak mengkalkulasi kegaduhan yang timbul dari pernyataan itu. Terbukti para elit partai, terutama yang terang-terangan ingin tarung di Pilpres 2024, Airlangga Hartarto antara lain, spontan berteriak lantang.

Namun, yang lebih menarik justru kenapa Presiden Jokowi sampai kini tidak menegur Bahlil secara demonstratif? Hal itu memantik pertanyaan, untuk siapa sesungguhnya Bahlil mewacanakan itu? Karena itu muncul sejumlah dugaan.

Baca juga :  Bupati Eka Sampaikam Pidato Pengantar Enam Ranperda

Pertama, Bahlil bisa jadi murni slip of tongue, dan karena itu persoalan “sepele” itu dianggap selesai begitu saja oleh Presiden. Bandingkan reaksi Presiden yang responsif ketika isu KPK versusPolri, gegara terjegalnya pengangkatan Komjen Budi Gunawan oleh KPK, ramai dan viral di media dan media sosial.

Kedua, pernyataan Bahlil bagian dari permainan Istana untuk mengukur reaksi publik atas wacana yang sempat hibernasi itu. Sejauh ini perbincangan di media arus utama dan media sosial tidak terlalu berisik, hanya ramai berputar di pengamat dan elite politik dengan segala retorikanya.

Ketiga, dan ini yang niscaya bikin seru, Istana memang diam-diam menginginkan Presiden tiga periode. Persiapan sudah dilakukan, dan Bahlil hanya bidak yang meniupkan gagasan itu ke ruang publik. Istana hanya menunggu momentum tepat, karena risiko politik dan ekonominya relatif besar jika digebrak saat ini.

Kini, apakah Bahlil salah berucap demikian? Kecuali dibawa ke politis, rasanya tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Bahlil hanya menyuarakan, atau mengatasnamakan, aspirasi kalangan pengusaha yang ingin stabilitas politik. Jika itu disalahkan, kita mestinya ingat pengusaha itu kalangan kelas menengah.

Meminjam pendapat Vladimir Ilyich Ulyanov alias Lenin, kelas menengah adalah kalangan oportunis. Mereka cenderung mendukung siapa yang sekiranya lebih menjanjikan. Jika Pemilu 2024 dinilai menguntungkan, itu yang didukung. Jika perpanjangan masa jabatan Presiden sampai 2027 dirasa menggiurkan, itu yang dipilih. Kegaduhan dan polarisasi rakyat karena panasnya pra, saat dan pasca-Pilpres 2019 mungkin jadi satu pertimbangannya.

Baca juga :  Sebar Isu Tidak Benar Soal Dana PEN Rp2 Triliun, Pemprov Laporkan KSU Rinjani ke Polda NTB

Persoalannya, jika wacana Presiden tiga periode itu benar-benar dieksekusi, nyaris tidak ada peluang menghentikan itu secara legalistik. Syaratnya hanya butuh persetujuan 2/3 anggota MPR RI saja, dan kekuatan politik yang satu gerbong dengan pemerintah di parlemen saat ini mencukupi syarat itu.

Sekarang tinggal melihat arah pendulum kaum kelas menengah saja. Sebab, apa aspirasi mereka cenderung akan diikuti kelas bawah. Jika mereka dominan setuju, yang aspirasinya disuarakan melalui organisasi pengusaha misalnya, satu kemenangan simbolik digenggam pengusung wacana tersebut.

Tetapi, karena Bahlil pejabat publik dengan jabatan politis, seyogianya dia memperhitungkan efek pernyataan itu. Sebab, pertama, Jokowi berisiko diasosiasikan inkonsisten. Mengingat Jokowi berkali-kali menegaskan tidak ingin tiga periode, pernyataan Bahlil dapat dimaknai menampar wajah atasannya.

Kedua, Bahlil dengan latar belakang pengusaha murni atau kalangan profesional, dipandang mulai main politik dan ingin mendapat “nilai lebih” di mata Jokowi. Ketiga, pernyataan itu membuat Jokowi kembali jadi sasaran tembak, dan rentan memantik friksi dengan para pembantunya di kabinet yang ngebet ingin jadi Presiden pada 2024 kelak.

Jika konsisten ingin stabilitas politik, justru sebaiknya menteri atau lingkaran dalam Presiden menghindari polemik di ruang terbuka semacam ini. Meminjam teori broken window (jendela pecah) yang dicetuskan ilmuwan sosial, James Q. Wilson dan George L. Kelling, karena ada kerusakan atau kesalahan yang dibiarkan begitu saja, hal itu akan memancing orang lain untuk berbuat yang sama. Sebab, kontroversi tak ubahnya lubang hitam yang akan menyedot nafsu politis masuk ke dalam aspek teknis.

Baca juga :  Perkembangan Covid-19 di Bali: Sembuh 108 Orang, Positif 105 dan Meninggal Bertambah 3

Mengilas ke belakang, bangsa kita memiliki catatan sejarah menabrak konstitusi demi kepentingan politik. UUD 1945 bersifat presidensial, toh Indonesia sempat mencicipi pemerintahan sistem parlementer. UUD 1945 tidak mengenal Pejabat Presiden, tapi pada Maret 1967 Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden sesuai Tap MPRS Nomor XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) belum terbukti kesalahannya secara yuridis dalam skandal Bruneigate, toh dimakzulkan juga oleh MPR yang dipimpin Amin Rais dengan segala retorikanya pada 23 Juli 2001. TNI dan Polri yang secara konstitusional dikendalikan Presiden, kala itu sejumlah jenderalnya menunjukkan “sikap berbeda” dengan Presiden Gus Dur saat mengumumkan Maklumat Presiden, yang salah satu isinya membubarkan MPR/DPR.

So, semua kembali ke kita, akan mendukung atau menentang wacana yang ditiupkan (lagi) oleh Bahlil. Sebab, wacana atau gagasan baru bisa terwujud jika ada pendukung dan momentum tepat. Senyampang pandemi mulai terkendali, tidak ada salahnya rakyat, termasuk elite dan pengusaha di Bali, merenungkan wacana tersebut. Salah satunya: kira-kira ekonomi Bali yang terpuruk sejak 2020 pulih nggak jika wacana itu terwujud? Gus Hendra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.