Sosialisasi Perda Mesti Lebih Masif Sasar Masyarakat, Rupaedah Minta Libatkan Media

  • Whatsapp
KETUA DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah. Foto: rul
KETUA DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah. Foto: rul

MATARAM – DPRD NTB banyak membuat perda yang merupakan inisiatif para anggota Dewan. Hanya, tindak lanjut untuk sosialisasi secara masif ke semua eleman masyarakat justru minim dilakukan. Padahal sosialisasi penting dilakukan agar kelompok berkepentingan mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama, sehingga tidak menimbulkan masalah atau konflik dalam implementasinya.

“Konteks sosialisasi masif ini yang belum bisa optimal dilakukan. Seharusnya begitu diundangkan, Biro Hukum dan OPD terkait sama-sama bergerak menyosialisasikan produk hukum itu ke semua lapisan masyarakat,” kata Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah, Rabu (28/4/2021). 

Bacaan Lainnya

Dia menilai ada sejumlah produk hukum yang mulai tidak optimal pelaksanaanya, antara lain Perda Nomor 7/2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Sebab, masyarakat terpantau mulai abai memakai masker. Selain itu, banyaknya kegiatan yang mengundang kerumunan menandakan koordinasi Satpol PP NTB dengan aparat terkait tidak berjalan sebagaimana mesti.

“Kami minta Pak Gubernur agar menegur Kepala Biro Hukum agar lebih gesit dan gencar menyosialisasikan semua produk hukum yang sudah disahkan itu. Salah satunya bisa melalui berbagai media, mulai cetak hingga online (daring),” serunya. 

Terkait pembiayaan sosialisasi di media, Isvie mengaku tinggal dana pembuatan Perda dan sosialisasi di Biro Hukum dikoordinasikan dengan OPD terkait serta Bagian Persidangan di DPRD hingga Diskominfotik. Menurutnya tidak sulit soal teknis sosialisasi itu, karena anggarannya ada. “Sekarang itu tinggal kemauan saja yang utama. Mau perda kita berjalan atau tidak? Itu saja pilihannya,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Baca juga :  Perjalanan Masuk Bali Dibatasi, Koster Keluarkan SE No. 10925/2020

Lebih jauh disampaikan, saat ini informasi soal perda di sejumlah wilayah di NTB, termasuk di Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, masih sangat terbatas. Maka itu, dia merasa perlu upaya lebih serius dari pemerintah dan instansi terkait untuk menyosialisasikan setiap produk hukum yang disahkan ke seluruh kabupaten/kota di NTB.

Pola yang ideal, kata dia, bisa melalui instansi terkait. Kemudian disampaikan kepada khalayak luas dengan berbagai media. Khusus DPRD, Isvie berkata juga tidak akan lepas tangan. Lembaganya akan mengambil peran membantu pemerintah melakukan sosialisasi dalam pertemuan-pertemuan dengan warga ketika reses.

“Sebenarnya sebelum perda disahkan itu ada sosialisasinya, tapi kan tidak semua, hanya kalangan tertentu dan terbatas. Makanya kami membantu juga eksekutif agar lebih optimal lagi dalam mempublikasikan setiap perda yang disahkan itu,” tandas Isvie. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.