POSMERDEKA.COM, MATARAM – Desakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kembali bergulir. Bahkan aksi unjuk rasa blokade jalan di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terpantau masih berjalan dengan dikawal aparat kepolisian. Menyikapi desakan pemekaran PPS, dua kader Partai Gelora justru berbeda pandangan.
Menurut Wasekjen DPP Partai Gelora, Yadi Surya Diputra, mengatakan, jika PPS terbentuk, maka Provinsi NTB akan kehilangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang mencapai Rp475 miliar. Nilai tersebut sebanding dengan Provinsi NTB akan kehilangan beban pembelanjaan untuk infrastruktur dan belanja pegawai di Pulau Sumbawa.
Sebab, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada tahun ini cukup besar membelanjakan anggaran untuk infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. “Untuk PPS akan mendapat Rp 475 miliar dari DBH sektor tambang. Ini adalah perhitungan tahun 2025, sekaligus menanggung belanja infrastruktur dan pegawai yang cukup besar,” ujar Yadi, Kamis (15/5/2025).
Staf Ahli Wamen PPR ini menegaskan, pemisahan NTB menjadi dua provinsi tentu akan baik bagi kedua pulau. Alasannya, kedua provinsi akan mendorong diri untuk lebih kreatif menambah sumber penerimaan.
Di sisi lain, pemerintah pusat tidak akan terbebani penambahan nilai transfer ke daerah dengan penambahan provinsi baru. “Setiap rupiah dana transfer dari pusat sudah memiliki rumus sesuai indeks masing-masing wilayah,” bebernya.
Lebih lanjut dikatakan, Pulau Sumbawa sejauh ini menjadi beban bagi Pulau Lombok untuk maju. Ada pekerjaan rumah berupa infrastruktur yang besar di Pulau Sumbawa. Bila anggaran itu dipakai untuk pulau Lombok sendiri, maka seluruh konektivitas di Pulau Lombok akan bisa dituntaskan dalam waktu cepat.
Sebaliknya, Pulau Lombok juga beban bagi Pulau Sumbawa, karena DBH sektor tambang yang sangat besar diterima provinsi. Jadi, dengan tidak lagi harus berbagi DBH tambang ke Pulau Lombok, Pulau Sumbawa juga akan cepat menuntaskan PR infrastrukturnya.
Di kesempatan lain, Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi, mengaku menghormati aspirasi setiap elemen warga yang mendorong terbentuknya PPS. Hanya, agar gerakannya lebih efektif, penyampaian aspirasi sebaiknya dilakukan dengan cara lebih tepat, tanpa mengganggu stabilitas daerah.
“Karena isu pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi merupakan kerja-kerja politik, sudah selayaknya aspirasi itu disalurkan melalui pendekatan politik di pusat,” sarannya, Kamis (15/5/2025).
Dia menyebut masyarakat NTB punya 11 anggota DPR RI di Jakarta. Dengan warga minta anggota DPR RI menyampaikan aspirasi PPS ini kepada pemerintah pusat, penyaluran aspirasi warga Pulau Sumbawa bisa lebih efektif. “Perjalanan aspirasi tersebut hendaknya ditagih melalui kerja-kerja politik dari duta politik kita di Jakarta,” paparnya.
Anggota DPR RI, khususnya Dapil Pulau Sumbawa, dinilai sebagai juru bicara sekaligus perpanjangan lidah rakyat Sumbawa. “Sebagai juru bicara Pulau Sumbawa, yang menerima mandat konstitusional dari pemilih, para duta politik ini mesti mengabarkan perkembangannya kepada warga secara berkala,” lugasnya menandaskan. rul
