POSMERDEKA.COM, MATARAM – Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dipastikan akan memberi keuntungan besar kepada masyarakat lima kabupaten/kota di wilayah setempat.
Bila PPS terwujud, ketimpangan dari Pulau Lombok akan dapat dikejar. Pun melebihi potensi ekonomi dan menyejahterakan masyarakat di lima wilayah di Pulau Sumbawa, yakni Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sumbawa, Bima, Kota Bima dan Dompu.
“Dengan wilayah Pulau Sumbawa yang kaya sumber daya alam, dan jumlah penduduk yang sedikit, maka kesejahteraan rakyat melalui PPS akan bisa terwujud,” ujar mantan Bupati Lombok Timur (Lotim), Ali Bin Dachlan (Ali BD), Kamis (15/5/2025).
Pemilik Bank Samawa Kencana (BSK) ini berujar, keberadaan tambang emas, perak, dan tembaga di Batu Hijau, KSB selama ini mampu menyumbangkan dana triliunan rupiah kepada Pemprov NTB dan pemda kabupaten/kota di NTB. Karena itu, andai Pulau Sumbawa menjadi provinsi sendiri, seluruh Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan akan sepenuhnya diterima masyarakat Sumbawa.
Apalagi potensi tambang yang belum dieksploitasi juga masih banyak, di antaranya Dodo di Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa; dan di Hu’u, Kabupaten Dompu.
“Berdasarkan penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB), deposit mineral di kawasan Hu’u disebut melebihi cadangan yang dimiliki Freeport di Papua,” cetusnya tanpa merinci lebih jauh.
Lebih lanjut dikatakan, selain sektor tambang, luasnya wilayah Sumbawa juga menjadi daya tarik bagi investor. Investor diklaim menunjukkan minat besar untuk menanamkan modal di berbagai sektor, mulai dari tambak udang, perikanan tangkap, hingga industri pengolahan hasil pertanian yang melimpah.
Jadi, perjuangan Sumbawa menjadi provinsi sendiri dipandang perjuangan yang benar. “PPS itu demi kemakmuran rakyat dan menjaga kelestarian alamnya sendiri,” tegasnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB, Evi Apita Maya, mendaku akan terus mengawal aspirasi pembentukan PPS. Upaya terbaru yang dilakukan dengan bertanya perkembangan usulan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Kabar baik disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadi Evi Apita Maya (@eviapitamaya). Dalam keterangannya, Tito Karnavian membenarkan bahwa usulan pembentukan PPS masuk dan sedang diproses di Kemendagri.
Namun, Mendagri juga menyampaikan ada kendala utama yang dihadapi, yaitu kondisi keuangan negara yang tertekan akibat pandemi Covid-19. Prioritas anggaran negara saat itu difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, Mendagri memberi angin segar dengan menyatakan bahwa seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia, pemerintah pusat mulai memprioritaskan kembali usulan-usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk Provinsi Pulau Sumbawa. “Saat ini ekonomi membaik, mudah-mudahan keuangan Indonesia membaik. Salah satu yang kita prioritaskan Provinsi Pulau Sumbawa,” janjinya.
Pernyataan Mendagri ini disambut baik Evi Apita Maya dan masyarakat Pulau Sumbawa yang lama mengidamkan pemekaran wilayah. Upaya Evi Apita Maya yang aktif mengadvokasi aspirasi daerah di tingkat pusat, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat NTB, khususnya Pulau Sumbawa.
Pemulihan ekonomi nasional diharap dapat membuka jalan bagi terwujudnya Provinsi Pulau Sumbawa, yang diyakini akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di pulau tersebut. rul
