Siapkan Semua Skenario Pelantikan Kepala Daerah, Pemprov Antisipasi SE Mendagri Tunjuk Plh

  • Whatsapp
SEKDA Provinsi Bali, I Dewa Made Indra. Foto: ist
SEKDA Provinsi Bali, I Dewa Made Indra. Foto: ist

DENPASAR – Adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 120/738/Otda tanggal 3 Februari kepada sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Bali, tentang penugasan pelaksana harian (Plh) kepala daerah, menyebabkan pelantikan kepala daerah terpilih bisa jadi tidak sesuai jadwal 17 Februari 2021. Padahal akhir masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2015 berakhir pada tanggal itu. Untuk itu, Pemprov Bali menyiapkan semua skenario menanti kepastian tanggal pelantikan.

Sekda Provinsi Bali, I Dewa Made Indra, menjelaskan, SE Mendagri itu bersifat umum kepada sejumlah gubernur. Sebab, ada pilkada kabupaten/kota yang masih berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dan ada yang tidak lanjut ke MK. Bagi daerah yang masih bersengketa di MK, sambungnya, maka gubernur harus menunjuk Plh kepala daerah dari sekda masing-masing daerah tersebut. Khusus enam pilkada kabupaten/kota di Bali semuanya tidak ada masuk ke MK.

Bacaan Lainnya

“Karena masih ada yang berperkara di MK, berarti kepala daerah terpilih belum bisa dilantik sampai akhir masa jabatan tanggal 17 Februari, menunggu putusan MK pada bulan Maret. Bagi yang tidak berperkara, logikanya memang bisa dilantik tanggal 17 Februari. Kami berharap bisa dilantik sesuai jadwal, persiapan juga sudah dilakukan, tapi tetap menunggu arahan Mendagri,” ucapnya, Rabu (10/2/2021).

Baca juga :  Bupati Suwirta Minta PMI Jangan Berpesta di Tengah Covid-19

Namun, ulasnya, Pemprov juga menyiapkan skenario jika kemudian Mendagri memutuskan pelantikan dilaksanakan serentak dengan daerah yang masih bersengketa di MK. Itu berarti akan ditunjuk Plh kepala daerah pada 17 Februari nanti, sampai menunggu jadwal pelantikan yang digariskan Mendagri. “Kalau sesuai jadwal 17 Februari, kami siap. Koordinasi sudah dilakukan, termasuk menyiapkan naskah pelantikan. Diinstruksi serentak pada Maret nanti, juga siap,” urainya dengan artikulasi jelas.

Disinggung peluang status Penjabat Sekda Denpasar menjadi Plh Wali Kota, Indra berujar sudah dikomunikasikan dengan Kemendagri. Di Bali, terangnya, ada dua sekda berstatus penjabat yang dikonsultasikan apakah bisa kemudian “naik kelas” menjadi Plh kepala daerah. Secara logika, dia mengakui tidak bisa seorang Penjabat Sekda, yang tidak memiliki jabatan definitif, kemudian menjadi Plh kepala daerah. Hanya, imbuhnya, urusan pemerintahan tidak sebatas memakai logika.

“Makanya kami konsultasikan ke pusat, kita tunggu arahan pusat. Kalau memang tidak boleh, kami siapkan dari eselon II di Pemprov untuk jadi Plh kepala daerah. Prinsipnya, semua kemungkinan sudah diantisipasi dan disiapkan. Begitu Mendagri memutuskan yang mana, kami siap eksekusi,” ungkapnya.

Dalam SE Mendagri tersebut disebutkan, dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka sekda melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah. Sehubungan dengan itu, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bupati/wali kota yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2021 dan tidak ada sengketa di MK, gubernur diminta menunjuk sekda kabupaten/kota untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan dilantiknya penjabat atau kepala daerah terpilih. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.