Jaya Negara Tak Masalah Diundur, Bawaslu Denpasar Belum Dapat Kepastian

  • Whatsapp
IGN Jaya Negara (dua kanan) dalam satu kegiatan bersama paslon Amerta di Pura Jagatnata Denpasar menjelang Pilkada Denpasar 2020. Dia mengaku tidak masalah jika kemudian pelantikannya diundur sampai Maret 2021 karena adanya SE Mendagri. Foto: hen
IGN Jaya Negara (dua kanan) dalam satu kegiatan bersama paslon Amerta di Pura Jagatnata Denpasar menjelang Pilkada Denpasar 2020. Dia mengaku tidak masalah jika kemudian pelantikannya diundur sampai Maret 2021 karena adanya SE Mendagri. Foto: hen

DENPASAR – Sebagai kepala daerah terpilih, IGN Jaya Negara mendapat imbas dari Surat Edaran Mendagri Nomor 120/738/Otda tanggal 3 Februari. Sesuai akhir masa jabatan Wali Kota IB Rai Dharmawijaya Mantra, pelantikan Jaya Negara-Kadek Agus Arya Wibawa mestinya pada 17 Februari. Namun, menimbang isi SE Mendagri itu, bisa saja jadwal itu mundur. “Nggaknggak masalah kalau diundur. Mau gimana lagi?” ucapnya kalem saat dimintai komentar, Rabu (10/2/2021) petang.

Sembari berkelakar, jika benar diundur, Jaya Negara mendaku dia mendapat kesempatan istirahat sekitar sebulan dari tugas pemerintahan. Sebab, sampai saat ini dia berstatus Wakil Wali Kota Denpasar, dan itu berarti masih terikat kewajiban sebagai kepala daerah. “Berarti tyang (saya) dapat jadi masyarakat biasa sebulan, dan dapat memotret persoalan saat ini dari sudut pandang masyarakat,” guraunya.

Bacaan Lainnya

Terlepas dari kepastian jadwal, dia berujar KPU dan Gubernur sudah mengajukan permohonan pelantikan ke Mendagri.  Bahwa ada SE Mendagri, menurutnya, karena Mendagri ingin pelantikan kepala daerah terpilih dilakukan serentak seluruh Indonesia. Masalahnya, saat ini ada 132 daerah yang hasil pilkadanya masih bersengketa di MK.

Baca juga :  Pencegahan Penularan Covid-19 Klaster Perkantoran dan Tempat Kerja

“Kalau menunggu serentak, ya pasti Maret baru bisa pelantikan. Ini masih dibahas di Jakarta, kita tunggu saja,” pungkas politisi berpenampilan santun itu.

Ketua Bawaslu Denpasar, I Putu Arnata, di kesempatan terpisah, juga mengaku belum tahu kepastian jadwal pelantikan tersebut. Sejauh ini dia belum mendapat informasi apakah pelantikan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota atau serentak di Pemprov Bali. Pun apakah dilangsungkan secara langsung, atau dilantik secara virtual karena sedang ada pandemi Covid-19.

KETUA Bawaslu Denpasar, I Putu Arnata. Foto: ist

“Sampai sekarang belum ada kabar dari Pemkot Denpasar. Kalau dilantik langsung dan serentak, itu kan banyak orang jadinya, ada kerumunan juga. Kalau jadi tanggal 17 Februari, Denpasar juga lagi ada PPKM, tidak tahu bisa apa tidak dilakukan serentak di Provinsi,” ucapnya.

Disinggung pelantikan secara virtual, Arnata menilai bisa saja dilakukan ketika keadaan tidak memungkinkan. Dia mengambil contoh saat pelantikan jajaran Bawaslu yang dilakukan secara virtual. Atau kemungkinan lain, karena pemberlakuan PPMK, pelantikan dilakukan seperti konsep debat kandidat dengan seminimal mungkin orang dalam ruangan.

Menurut Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsajaya, jadi atau tidaknya pelantikan 17 Februari bukan domain KPU. Hal itu sepenuhnya kewenangan Mendagri. Tugas KPU adalah menyerahkan berita acara penetapan dan SK penetapan calon terpilih ke Kemendagri.

“Komisioner kami sudah ke KPU RI dengan dikoordinir KPU Bali untuk menyerahkan berita acara dan SK penetapan calon terpilih. Tugas kami adalah mengawal itu, dan KPU RI sudah memastikan berkas tersebut sampai di Kemendagri. Selebihnya itu ranahnya Kemendagri,” ujarnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.