Sepakat Skema 70:30, Sengketa Agraria Sumberklampok Klir, 928 KK Bakal Terima Sertifikat, Pemerintah Dijatah 154 Ha

  • Whatsapp
PROSES pengukuran lahan di Desa Sumberklampok, beberapa waktu lalu. Foto: ist
PROSES pengukuran lahan di Desa Sumberklampok, beberapa waktu lalu. Foto: ist

BULELENG – Konflik agraria yang berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, mulai ada titik terang. Warga desa setempat pun kini bisa bernapas lega, lantaran lahan yang dimohonkan ratusan KK sudah tuntas disertifikatkan. Rencananya, warga akan menerima sertifikat pada April ini.

Perbekel Desa Sumberklampok, Wayan Sawitra Yasa, mengatakan, warga masih menunggu waktu pasti untuk penyerahan sertifikat tanah ini. ‘’Info dari BPN Buleleng, waktunya bulan April. Tapi tanggal pasti belum ditentukan, yang jelas sertifikat sudah selesai, tinggal dibagikan saja,’’ kata Sawitra Yasa, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Untuk diketahui, konflik agraria yang terjadi di desa tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1960 lalu. Melalui perjuangan yang panjang terkait permohonan warga wilayah Desa Sumberklampok atas lahan yang ditempatinya selama ini akhirnya membuahkan hasil.

Mekanisme penyelesaiannya yakni, warga dan pemerintah sepakat dengan skema 70:30. Total luas lahan 612,72 hektare digunakan untuk fasilitas umum seperti jalan seluas 33,37 hektare dan seluas 65,55 hektare untuk permukiman. Kemudian sekitar 514 hektare ini dibagi dengan skema 70:30.

Artinya, sebesar 70 persen atau 359,8 hektare diserahkan pada 928 kepala keluarga (KK/yang ada). Sisanya 30 persen atau 154 hektare diserahkan ke Pemprov Bali. Lahan milik Pemprov seluas ini lokasinya berada di sebelah utara desa, dan membentang dari daerah Tegal Bunder sampai Teluk Terima.

Baca juga :  Lapangan Kapten Mudita Bangli Ditutup Sementara

Menurut Sawitra Yasa, ratusan hektare lahan yang disertifikatkan ini dibagi menjadi 1.615 bidang tanah. Penyerahan sertifikat dibagi menjadi dua tahapan, yakni dengan masing-masing 800 sertifikat, yang mengacu sistem pecahan yakni KK utama, pecahan satu, pecahan dua (laki-laki), pecahan perempuan, eks trans, pecahan baru dan penyakap.

Untuk KK utama atau pecahan satu mendapat bagian sebesar 85 are, dan totalnya mencapai 252 KK. ‘’Kalau ada salah satu warga yang masuk KK utama, dia menguasai lahan pekarangan 10 are, maka dia berhak mendapatkan 75 are lahan pertanian. Totalnya 85 are,’’ jelas Sawitra Yasa.

Sementara untuk pecahan satu akan mendapat 60 are, jumlahnya mencapai 123 KK. Untuk pecahan dua (laki-laki) mendapat bagian 40 are dengan jumlah 193 KK, pecahan perempuan mendapat 29 are sebanyak 84 KK, eks trans 24 are sebanyak 22 KK, pecahan baru 4 are sebanyak 180 KK dan penyakap 3 are ada sebanyak 74 KK.

Disinggung tuntasnya permohonan lahan yang telah disertifikatkan ini ada hubungannya isu bandara Bali Utara, Sawitra Yasa, menampik hal itu. Dikatakan Sawitra Yasa, untuk permohonan hak atas tanah sudah dilakukan jauh sebelum adanya isu bandara. ‘’Sama sekali tidak ada hubungannya. Sebelum ada isu bandara, kami sudah mengusulkan permohonan lahan ini untuk disertifikatkan,’’ pungkas Sawitra Yasa. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.