Semua Fraksi DPRD Gianyar Setujui Ranperda Bupati

  • Whatsapp
BUPATI Gianyar, Made Mahayastra, berbincang dengan anggota DPRD usai sidang paripurna. Foto: adi

GIANYAR – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyimak Pemandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Gianyar atas 4 ranperda tahun 2021 saat sidang paripurna, Senin (15/11/2021). Empat ranperda itu sebelumnya diserahkan Bupati Mahayastra pada Jumat (12/11/2021).

Hasil akhirnya, semua fraksi menyatakan setuju dengan ranperda yang diajukan eksekutif, dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Bacaan Lainnya

PU Fraksi PDIP melalui juru bicara I Nyoman Alit Sutarya menerima ranperda dimaksud, dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

“Keempat ranperda tersebut, baik dari sisi perspektif hukum dan manfaat, kami Fraksi PDI Perjuangan bisa menerima dan melanjutkan pembahasannya melalui pembentukan pansus sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujarnya.

Meski menyatakan menerima, tapi Fraksi PDIP juga memberi sejumlah masukan. Misalnya dalam rangka peningkatan ekosistem dan kemudahan berusaha, fraksi tergemuk ini menyarankan perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terkait Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Fraksi PDIP mengatakan penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis. Tujuannya agar menjamin keamanan, keselamatan,dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya berlandaskan rencana tata ruang wilayah.

Baca juga :  Kemajuan Karangasem Ada di Pundak ASN

PU Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Gede Sudarta menyebut, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan ekosistem investasi, dan kegiatan berusaha.

Ini dilakukan melalui pelaksanaan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana, pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, kini pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha. Hal itu meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Partai Demokrat melalui juru bicara I Ketut Karda juga menyatakan menerima dan menyetujui 4 ranperda yang disampaikan Bupati, untuk lanjut dibahas ke tahapan persidangan selanjutnya.

“Keempat ranperda tersebut bertujuan untuk terciptanya tatanan pemerintahan yang baik dan terstruktur, serta meningkatkan pendapatan asli daerah,” tambahnya.

Meski menyetujui, PU Fraksi Indonesia Raya yang dibacakan I Gusti Ngurah Agus Supriadi tetap memberi saran dan masukan. Salah satunya, setelah ranperda ini nanti ditetapkan menjadi perda, Bupati diharap menyosialisasikan ke masyarakat demi meminimalisasi permasalahan yang muncul. Sebaliknya, masyarakat diharap dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari perda yang dibuat.

“Perda ini dalam pelaksanaan nanti agar betul-betul fleksibel dan cepat, dalam arti tidak ada alur birokrasi yang panjang. Jadi, masyarakat di samping ada kewajiban yang harus dipenuhi, di sisi lain masyarakat merasakan mendapat pelayanan yang cepat dan bermanfaat,” sarannya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.