Satpol PP dan Damkar Bangli Kekurangan Personel

  • Whatsapp
DINAS Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Bangli selain kekurangan personel, juga terkendala armada. Dari empat armada yang dimiliki, dua di antaranya rusak dan tak bisa dioperasikan. foto: gia

BANGLI – Menghadapi bencana alam maupun dalam penegakan perda, Polisi Pamong Praja (PP) Kabupaten Bangli, Bali masih tersandung sejumlah kendala. Salah satunya adalah minim personel. Dengan luas Kabupaten Bangli, idealnya diperlukan 264 personel. Faktanya, yang tersedia hanya 91 personel.

Kondisi itu diutarakan Kepala Dinas Polisi PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Bangli, Dewa Agung Surya Darma, Kamis (4/3/2021). “Kami harap dengan kepemimpinan Bupati Bangli yang baru, kebutuhan personel ini perlahan-lahan bisa ditambahkan,” pintanya .

Bacaan Lainnya

Di samping kekurangan personel, dia juga menyebut sampai saat ini instansinya belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Karena itu, dalam penegakan perda khususnya tindak pidana ringan, dia terpaksa “meminjam” penyidik dari kepolisian. “Minimal kami harus memiliki sekitar 15 PPNS dalam melaksanakan tugas-tugas,” jelasnya.

Menimbang masih minimnya PPNS yang dimiliki, birokrat asal Susut ini menyambut gembira komitmen Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, untuk merekrut 50 PPNS di Bangli. Minimal setiap tahun bisa diangkat tiga PPNS, dengan demikian pada akhir jabatan Sedana Arta ada 15 PPNS. Tahun ini juga ada PNS yang akan mengikuti diklat PPNS.

Disinggung tentang pemadam kebakaran, dia berkata jumlah armada jadi kendala memberi pelayanan cepat kepada masyarakat. Total armada yang dimiliki hanya empat dan satu mobil tangki air. Sayang, dari empat armada tersebut, dua di antaranya rusak dan tak bisa dioperasikan.

Baca juga :  Ini Hasil Rapid Test Puluhan Pengemudi Mobil yang Masuk Wilayah Denpasar

Dia juga mengakui tidak bisa melakukan perbaikan armada, lantaran status asetnya belum jelas. Dari Bagian Aset menyampaikan, dua unit damkar itu dulunya merupakan bantuan pemerintah pusat saat damkar masih di bawah Dinas PU. Ketika diserahkan dari Dinas PU ke Dinas Polisi PP dan Damkar, dua armada itu tidak masuk dalam penyerahan aset.

“Kalau diperbaiki, kami disalahkan karena belum masuk dalam aset damkar,” urainya. “Armada saat ini sudah berumur, sehingga pergerakanya lambat. Kalau ada musibah kebakaran di Kintamani, kami tidak bisa cepat sampai di lokasi. Penambahan armada ini telah kami usulkan ke Bupati,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.