TEGURAN Presiden Prabowo Subianto kepada gubernur dan kepala daerah di Bali soal sampah, dalam sekejap berubah dari peristiwa lingkungan ke peristiwa politik. Apalagi ketika layar besar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026) itu menayangkan video sampah di Pantai Kuta, yang terlihat dicuplik dari media sosial. Di titik ini publik Bali seperti dibisiki: ini bukan cuma rapat koordinasi, ini panggung kuasa.
Sepintas, pesan Presiden terdengar normatif; Bali kotor, wisatawan bisa enggan datang, ekonomi terganggu. Namun, karena disampaikan di hadapan para pemenang Pilkada Serentak 2024, wacana itu tak murni lagi. Apalagi dalam lanskap politik nasional terkini, Bali adalah simbol “Kandang Banteng” terkuat. Menegur para kepala daerah Bali di forum sepenting itu, yang nyaris semua adalah kader PDIP, sulit dielakkan sebagai tindakan yang “gemanya jauh melampaui isu sampah”.
Sepulang dari Jakarta, Gubernur Bali, Wayan Koster, bergegas merespons. Satgas penanganan sampah dibentuk, narasi tandingan juga dilempar ke publik dengan isi lugas dan seragam: teguran Presiden bukan khusus untuk pemerintah, tapi bagi seluruh elemen masyarakat Bali. Pesannya digeser dari “pemerintah gagal urus sampah” menjadi “ini tanggung jawab kolektif rakyat Bali.” Singkat tutur, ini strategi mendistribusikan beban simbolik “diomelin” Presiden agar tidak berhenti di pundak pemerintah daerah.
Di sini ada makna halus yang mungkin kurang terekspos di media. Koster, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jelas tidak nyaman “dipermalukan” secara terbuka. Tapi di sini juga cerdiknya; alih-alih meredam, energi ledakan teguran Presiden justru dipakai amunisi. Kritik-kritik terhadap kebijakan penanganan sampah Bali, terutama dari lawan politik, secara halus diposisikan ulang. “Berhenti mengkritik dari luar, ayo masuk dan kerja sama; atau kalian jangan-jangan bagian dari masalah,” kira-kira begitu pesannya.
Di sinilah terlihat, meminjam pandangan Michel Foucault, bagaimana kuasa bekerja lewat wacana. Teguran Presiden bukan sekadar koreksi kebijakan, melainkan produksi pengetahuan tentang siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang berhak berbicara. Video sampah dari media sosial, ketika diputar di forum negara, seakan melenting menjadi “kebenaran resmi”. Taksu pariwisata Bali, yang semula sebagai nilai kultural, dikonstruksi sebagai pijakan legitimasi permainan wacana.
Pengetahuan versi Jakarta itu lalu menciptakan disiplin. Pemerintah daerah dituntut patuh, masyarakat ditekan secara moral, dan para pengkritik didorong menyesuaikan posisi. Bukan dengan represi, melainkan dengan logika begini: kalau Bali kotor, semua rugi. Rasional, sederhana, dan sulit dibantah.
Dari sudut lain, menarik juga menyimak pernyataan anggota Fraksi PDIP DPR RI asal Bali, Ketut Kariyasa Adnyana; dan Nyoman Parta, Selasa (3/2/2026). Mereka mengingatkan pemerintah pusat, daripada cuma menegur, sebaiknya memberi perhatian lebih serius terhadap Bali –sebagai penyumbang devisa tertinggi negara– dengan anggaran dan teknologi untuk mempercepat penanganan. Kariyasa menyindir isu lingkungan jangan sampai ditunggangi kepentingan pihak lain, yang ingin menyudutkan posisi partai, mengingat belakangan PDIP aktif membantu penanganan bencana di berbagai daerah.
Secara bahasa, pernyataan Kariyasa dapat dimaknai dia menilai teguran Presiden terhadap Bali sebagai manuver tandingan. Ketika reputasi PDIP naik dengan turun tangan membantu penanganan pasca-bencana di Sumatera, opini publik justru memperlihatkan gagapnya respons pemerintah pusat. Ketika tekanan opini membesar ke pemerintah pusat, sasaran dialihkan ke pihak lain yang diposisikan “juga tidak becus mengurus lingkungan”.
Dalam kerangka ini, Bali terlihat sebagai target yang “aman tapi efektif”. Aman, karena pemerintah daerahnya tidak akan melawan secara frontal. Efektif, karena efek simboliknya besar. Kritik terhadap Bali otomatis memukul PDIP, tanpa harus menyebut PDIP secara eksplisit. Ini politik kedipan mata, bukan tantangan terbuka.
Di sini pula rasionalitas instrumental ala Habermas bekerja. Teguran diluncurkan bukan sebatas demi mencapai tujuan substantif yakni pantai supaya bersih, pula tujuan strategis untuk mengatur persepsi, mengelola legitimasi, dan mengalihkan fokus. Komunikasi publik berubah dari ruang dialog menjadi alat manajemen konflik politik.
Berdasarkan asosiasi, publik diajak berpikir seolah-olah ini soal teknis lingkungan, meski di panggung belakang yang tampak adalah kompetisi pengaruh dan persepsi. Siapa yang terlihat paling peduli pada rakyat? Siapa yang tampak paling tegas? Siapa pemegang kendali narasi? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab bukan lewat kebijakan, melainkan lewat pertarungan bahasa.
Dilihat dari perspektif aktor, Koster dan PDIP sejatinya terlihat tidak rugi-rugi amat. Dengan menjadikan teguran Presiden sebagai alat tekanan, dia justru memperoleh justifikasi baru untuk menertibkan aktor-aktor yang selama ini berada di luar orbit kekuasaannya. Kritik bisa dibingkai sebagai gangguan terhadap kepentingan Bali. Kerja sama menjadi kata kunci; tapi kerja sama versi siapa, itu soal lain.
Di Jakarta, Prabowo mendapat panggung unjuk ketegasan tanpa harus berhadapan langsung dengan PDIP selaku partai penyeimbang. Tegurannya mudah dinarasikan tetap dalam bahasa “nasionalisme lingkungan”. PDIP (sepertinya) tersindir, tapi sulit menyerang balik tanpa terlihat defensif. Dua pihak sama-sama gerah, sama-sama membidik, tapi sama-sama memilih bermain di wilayah frenemy alias “teman tapi musuh”.
So, meski sekilas remeh, teguran soal sampah di Bali dapat dibaca sebagai bayang-bayang pergulatan politik dibungkus wacana moral. Kekuasaan beroperasi lewat video, narasi, dan menebar “rasa malu” terhadap sorotan publik. Medan tempur sebenarnya bukan di lapangan, melainkan siapa lebih kuat mengonstruksi persepsi publik. Dan, ya, inilah bentuk gesekan simbolik kuasa. Gus Hendra
