POSMERDEKA.COM, MATARAM – Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov NTB, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal itu saat bersama kepala daerah di Indonesia diundang rapat dengar pendapat (RDP) oleh Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), pekan lalu.
Menurut Iqbal, Pemprov NTB memiliki lima BUMD. , tapi kondisi BUMD tersebut tidak sesuai harapan. Iqbal mencontohkan salah satu BUMD terbesar, Bank NTB Syariah, yang kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Belum lama ini, Bank NTB Syariah mendapat serangan siber, sehingga pelayanan sempat terganggu dalam waktu beberapa hari.
Atas berbagai persoalan yang dialami Bank NTB Syariah, Iqbal yang baru dua bulan menjabat Gubernur tersebut mengambil kebijakan melakukan penataan besar-besaran terhadap Bank NTB Syariah.
“Kami sedang menata kembali Bank NTB Syariah. Hari-hari ini kami sedang gonjang ganjing, salah satunya kami mendapat serangan siber, dan sekarang kami sedang melakukan Pansel untuk mengganti seluruh pengurus yang ada,” ujar Iqbal, Sabtu (3/5/2025).
Iqbal menegaskan, selama ini salah satu yang menjadi penyakit BUMD di NTB adalah jajaran pengurus diisi bukan oleh orang-orang profesional di bidangnya. Mereka justru diambil dan diangkat dari orang-orang dekat kepala daerah alias tim sukses.
Karena itu, dia mengklaim mengambil langkah berani untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap komposisi pengurus Bank NTB Syariah, dengan mengganti seluruh pengurus lama. Jalan ini dilakukan untuk memastikan semua jajaran pengurus diisi orang-orang profesional dan berkompeten di bidangnya.
“Salah satu penyakit BUMD itu adalah seperti yang disampaikan Kang Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) bahwa dijadikan tempat penampungan tim sukses. Kami berkomitmen untuk menaruh orang profesional,” tegasnya.
Lebih jauh disampaikan Iqbal, dalam pengelolaan BUMD di NTB ke depan, Pemprov NTB akan mengintegrasikan seluruh BUMD yang ada. Tujuannya kinerja BUMD bisa lebih optimal untuk memberikan pendapatan bagi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan ini integrasikan secara vertikal, seperti BPR Syariah akan jadi anak perusahaan Bank NTB Syariah. Jadi, nanti kami akan memiliki satu holding company yang akan mengurus seluruh usaha di sektor keuangan,” bebernya.
Dia juga menyampaikan kondisi BUMD bernama PT Gerbang NTB Emas (GNE) yang lebih memprihatinkan lagi. Sampai dengan saat ini, PT GNE belum bisa melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lantaran masih menunggak pajak.
“Kami sedang konsultasi dengan DPRD terkait langkah-langkah strategis yang akan diambil, sehingga ke depannya bisa lebih baik,” janjinya dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Program ke depan, Iqbal bilang Pemprov NTB akan mendirikan satu holding company bernama NTB Capital, yang akan bergerak dalam sektor keuangan dan investasi. Setiap investor yang akan menanamkan modalnya di NTB, akan didampingi NTB Capital ini untuk ikut berinvestasi. Harapannya, NTB Capital ini akan membuat iklim investasi lebih baik, karena pemerintah hadir langsung untuk memberikan kepastian investasi bagi para investor. rul
