RAPBD Perubahan Bangli Ditetapkan Jadi Perda

  • Whatsapp
SIDANG penetapan Perda RAPBD Perubahan 2020 menjadi Perda di DPRD Bangli, Rabu (30/9/2020). Foto: gia
SIDANG penetapan Perda RAPBD Perubahan 2020 menjadi Perda di DPRD Bangli, Rabu (30/9/2020). Foto: gia

BANGLI – DPRD Bangli menyetujui dan menetapkan Rancangan APBD Perubahan 2020 Bangli menjadi Perda, Rabu (30/9/2020). Hal itu diputuskan saat sidang gabungan komisi DPRD Bangli dan ekskutif di DPRD Bangli. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD, I Nyoman Budiada dan Komang Carles, dan dari eksekutif hadir Bupati I Made Gianyar, pimpinan OPD, serta instansi terkait.

Dalam kesempatan itu, gabungan komisi menyetujui Ranperda RAPBD Perubahan 2020 ditetapkan menjadi Perda. Namun, laporan komisi-komisi yang dibacakan I Made Joko Arnawa memberi sejumlah catatan kepada Bupati untuk diperhatikan. Pertama, Pemkab Bangli agar segera merealisasikan dana Covid-19 agar bisa menekan lonjakan angka kasus. Kedua, saling bahu-membahu di antara OPD, baik yang bergabung atau tidak, dalam Satgas Penanganan Covid-19.

Bacaan Lainnya

“Kami berharap pemerintah daerah serius melakukan tindakan pencegahan terhadap penularan Covid-19. Kami juga berharap program pemerintah daerah, seperti jaring pengaman sosial dan anggaran pemulihan ekonomi masyarakat Bangli, dioptimalkan,” sebutnya.

Pemkab Bangli, lanjutnya, juga diharap mendukung dan memberi dana kepada OPD yang menangani percepatan penanganan Covid-19. Dengan begitu pandemi di Bangli pada khususnya dapat ditekan penyebarannya. Selama ini angka kasus di Bangli menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, dan menimbulkan korban jiwa. Melihat fakta yang ada, dia menyebut penanganan di bidang kesehatan yang dilakukan Pemkab Bangli belum optimal.

Baca juga :  Gubernur Koster Tanggapi Kerumunan Massa di Kampung Jawa, Jangan Saling Menyalahkan!

Bupati Made Gianyar dalam pendapat akhirnya mengucapkan terima kasih atas kerja keras anggota Dewan, sehingga RAPBD Perubahan Bangli tahun 2020 dapat ditetapkan. Setelah ditetapkan, dia akan melanjutkan satu proses lagi yakni untuk dievaluasi dan diverifikasi oleh Gubernur Bali. “Harapan kita semua, proses evaluasi dan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi Bali tidak makan waktu yang  lama, sehingga proses selanjutnya segera dapat kita laksanakan,” sebutnya. 028

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.