Rangkap Jabatan di MDA, Ketua KPU Karangasem Dicopot

  • Whatsapp
SIDANG DKPP di Jakarta terkait teradu Ketua KPU Karangasem yang melakukan rangkap jabatan, Rabu (4/11/2020). Foto: Ist
SIDANG DKPP di Jakarta terkait teradu Ketua KPU Karangasem yang melakukan rangkap jabatan, Rabu (4/11/2020). Foto: Ist

KARANGASEM – Palu Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik terhadap Ketua KPU Karangasem, I Gde Krisna Adi Widana, Rabu (4/11/2020). Krisna dicopot dari jabatan ketua, dan diberhentikan sementara selaku komisioner sampai surat pemberhentian sebagai penyarikan (sekretaris) dikeluarkan Majelis Desa Adat (MDA) Karangasem.

Krisna yang dimintai tanggapan atas vonis tersebut, berkata belum menerima lembar putusan terkait pemberhentian tersebut. “Masih menunggu dan koordinasi dengan DKPP,” jawabnya melalui pesan Whatsapp.

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Karangasem, I Putu Suastrawan, selaku pengadu, menolak berkomentar saat diminta tanggapan atas putusan DKPP. “Kami hanya menjalankan kewajiban (untuk melaporkan temuan pelanggaran). Soal putusan DKPP, saya tidak komentar,” sahutnya singkat.  

Dari sidang kode etik terbuka yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube DKPP RI, Alfitra Salam selaku Ketua Majelis menguraikan fakta-fakta persidangan perkara dengan registrasi 93-PKE-DKPP/IX/2020 tersebut. Krisna sebagai teradu dinyatakan masih aktif sebagai penyarikan MDA Karangasem, padahal ketika menjadi penyelenggara pemilu tidak boleh rangkap jabatan. Krisna juga terbukti menerima honor dari MDA Karangasem, yang dikonfirmasi dengan bukti transfer dan staf MDA membenarkan dia mengirim uang ke Krisna.  

Menurut majelis, perbuatan Krisna tidak dibenarkan dan mencederai etika penyelenggara pemilu. Krisna juga dinyatakan terbukti tidak punya komitmen tinggi untuk memenuhi syarat sebagai anggota KPU. “Seharusnya teradu wajib mempedomani tidak menjadi pengurus desa adat setelah terpilih sebagai anggota KPU, dan teradu memahami tercantumnya nama teradu di MDA Karangasem. DKPP berpendapat teradu terbukti melanggar peraturan DKPP tentang kode etik perilaku penyelenggara pemilu, jawaban teradu tidak diterima, dan DKPP tidak relevan mempertimbangkan jawaban teradu,” tegas Alfitra.

Baca juga :  48 Pasien Covid-19 di RSUD Klungkung Dinyatakan Sembuh

Setelah memeriksa bukti, sambung majelis, DKPP berwenang mengadili teradu, dan teradu terbukti melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Vonisnya, majelis menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian jabatan sebagai ketua sejak putusan dibacakan. Teradu juga diberhentikan sementara selaku anggota sampai dengan diterbitkan surat pemberhentian sebagai prajuru, paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.

“Memerintahkan KPU melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan, Bawaslu agar mengawasi pelaksanaan putusan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota DKPP dan dibacakan dalam sidang kode etik yang terbuka untuk umum,” pungkasnya sebelum beranjak membacakan putusan DKPP untuk 11 perkara penyelenggara pemilu dari seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Krisna sudah menjalani DKPP di kantor Bawaslu Bali, Selasa (6/10/2020) lalu. Dia dilaporkan Bawaslu Karangasem ke DKPP karena rangkap jabatan di MDA Karangasem. Duduk sebagai majelis hakim Tim Pemeriksa Daerah saat itu yakni Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani; Udi Prayudi, dan anggota DKPP, Didik Supriyanto, sebagai Ketua Majelis.

Suastrawan dalam penyampaian pengaduan memaparkan, Krisna melanggar pasal kode etik penyelenggara pemilu. Dia merujuk Peraturan DKPP Nomor 2/2017, dan pasal 75 ayat 1 PKPU tentang tata kerja penyelenggara pemilu yang tidak boleh menjabat sebagai pengurus, dewan pengarah, dewan kehormatan, dewan pembina atau sebutan lain pada struktur organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, atau tidak berbadan hukum, selama menjadi anggota KPU.

Baca juga :  Pemkab Klungkung Raih Prestasi Kinerja Sangat Tinggi dari Kemendagri

Krisna sebagai teradu membantah aduan tersebut. Dia juga minta majelis agar semua bantahan dikabulkan, dan permohonan Bawaslu agar ditolak seutuhnya. hen/017

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.