Rakorda Staf Ahli se-Bali di Jembrana, Bahas Sinergitas Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat dan Pengusada

  • Whatsapp
STAF Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkot Denpasar, I Ketut Mardika (tengah) disela-sela mengikuti Rakorda, di Gedung Jimbarwana Kantor Bupati Jembrana, Rabu (24/11/2021). foto: ist

DENPASAR – Pemkot Denpasar mengutus tiga delegasinya mengikuti Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Staf Ahli se-Provinsi Bali.

Ketiganya yakni Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, I Ketut Mardika, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Perekonomian, AA Ngurah Bagus Airawatha dan Staf Ahli Bidang Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Dewa Made Sudarsana.

Bacaan Lainnya

Rakorda yang membahas sinergitas Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat dan Pengusada ini dibuka Wakil Bupati Jembrana, I Putu Patriana Krisna di Gedung Jimbarwana Kantor Bupati setempat, Rabu (24/11/2021). Rakorda akan berlangsung hingga 26 November mendatang.

Dalam kesempatan tersebut hadir Staf Ahli Pemkab.Pemkot se-Bali, Narasumbr dari Kelompok Ahli Gubernur Bali, Prof. Gelgel, Dinas Pertanian Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Disperindag Provinsi Bali, Diskominfo Provinsi Bali dan BPOM. Pemkot Denpasar juga mengirimkan tiga peserta untuk mengikuti pameran, yakni Taru Premana, Aika Herbal dan Jung Kumis Herbal.

Saat dikonfirmasi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemkot Denpasar, I Ketut Mardika mengatakan, pelaksanaan rakorda ini sebagai tindaklanjut atas Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali.

Berkenan dengan hal itu, tambahnya, diperlukan sinergitas antara Petani Tanaman Obat, Pengusaha Obat dan Pengusada. “Dari Rakorda ini diharapkan mampu mendukung implementasi penerapan Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan tradisional Bali,” kata Ketut Mardika.

Baca juga :  Waspadai DBD, Masyarakat Perlu Juga Tingkatkan Imunitas

Lebih lanjut dijelaskan, selama tiga hari pelaksanaanya, Rakorda ini akan diisi dengan pemberian materi, diskusi serta pemecahan masalah di masyarakat. Sehingga diharapkan secara berkelanjutan penerapan kebijakan ini dapat dioptimalkan.

Hasil dari Rakorda ini, lanjutnya, akan menjadi rekomendasi bagi Pemkot Denpasar yang dalam hal ini bapak Walikota dan Wakil Walikota Denpasar dalam merancang kebijakan berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan tradisional Bali.

“Dalam arahan tadi, Pemerintah Provinsi Bali bersama Kabupaten/Kota akan memberi ruang bagi para petani tanaman obat, pengusada/juru sembuh dan pengusaha UMKM Obat Herbal. Nantinya bisa membantu alternatif pengobatan masyarakat disamping Kedokteran dengan menyiapkan pelayanan di Rumah Sakit, seperti di RS Bali Mandara,” ujar Ketut Mardika.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Kota Denpasar juga mengusulkan agar di setiap Kabupaten/Kota bisa memberikan ruang kepada para pengusaha obat dan pengusada bersinergi untuk dapat mendapatkan ruang di Puskesmas yang sudah siap sebagai percontohan pengenalan produk Herbal dan Pengusada sebagai alternatif pengobatan dan juga sebagai bentuk kearifan lokal. yes

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.