Pungut Tunggakan Pajak, F-PDIP Minta PAD Badung Dirasionalisasi

  • Whatsapp
Ni Komang Tri Ani. Foto: ist
Ni Komang Tri Ani. Foto: ist

MANGUPURA – Upaya Pemkab Badung dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 mendapat apresiasi dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) DPRD Badung. Namun demikian, fraksi tergemuk parlemen Badung ini tetap mendorong pemerintah terus bekerja keras dalam hal pemulihan ekonomi di tengah terpuruknya dunia pariwisata yang notabene menjadi tulang punggung pendapatan daerah.

Kemudian, berkaitan dengan RAPBD Badung 2021, F-PDIP mengaku dapat menerima rancangan tersebut dengan catatan agar dilakukan rasionalisasi dan harmonisasi secara mendalam terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena pertumbuhan ekonomi tahun 2021 belum menunjukkan tren kenaikan yang signifikan akibat pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Hal itu ditegaskan F-PDIP dalam pemandangan umumnya (PU) yang dibacakan anggota F-PDIP Ni Komang Tri Ani pada rapat paripurna DPRD Badung tentang lima Ranperda di Gedung Dewan, Senin (9/11/2020).

Lebih lanjut Tri Ani menyatakan bahwa di tengah Pandemi Covid-19 ini, F-PDIP memberikan sejumlah saran timbang kepada pemerintah. Diantaranya agar pemerintah lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya  pendapatan transfer bisa ditingkatkan.

Kemudian terhadap pemungutan pajak online dengan real time agar terus menjadi perhatian pemerintah. “Dengan banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih khususnya tunggakan pajak sebelum pandemi Covid-19 mohon menjadi perhatian pemerintah dan dimaksimalkan,” kata Tri Ani.

Baca juga :  Akui Kekurangan Guru, Gede Wisnawa Sebut Setiap Tahun Ratusan Guru Pensiun

Untuk membangkitkan perekonomian akibat dampak dari pandemi Covid-19, lanjut srikandi asal Kelurahan Kapal, Mengwi ini, F-PDIP mengusulkan agar biaya tes cepat digratiskan.

Terhadap syarat penerimaan bantuan dana dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar direlaksasi khususnya syarat ada tanda bukti sebagai pembayar pajak tahun 2019. “F-PDIP juga mendorong upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Pendapatan daerah pada RAPBD 2021 direncanakan sebesar  Rp4.337.538.810.114,00. Angka ini kalau dibandingkan dengan dengan APBD Induk tahun 2020 turun sebesar 31,18%. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebasar Rp3.362.302.472.519,00 mengalami penurunan dibandingkan APBD Induk 2020 sebesar 36,60%.

Pendapatan transfer Rp901.238.137.595,00, dibandingkan APBD Induk 2020 mengalami peningkatan sebesar 50,10%. Kemudian, lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RAPBD 2021 sebesar Rp73.998.200.000,00  mengalami penurunan sebesar Rp324.869.830.564, 12, dari APBD Induk 2020.

Pada RAPBD 2021, belanja daerah dirancang sebesar Rp4.337.538.810.114,00  mengalami penurunan sebesar Rp1.964.814.404.618  dari Induk 2020. Penurunan ini terkonsentrasi pada belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun rinciannya belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dirancang sebesar Rp845.392.759.525  dan belanja langsung sebesar Rp3.492.112.446.317.

Tri Ani menegaskan bahwa dalam komposisi belanja daerah berdasarkan penerimaan manfaat, maka sebagian besar merupakan belanja operasional sebesar 80,51%, sedangkan sisanya sebesar 19,49 % merupakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk membiayai program atau kegiatan strategis, pendidikan dan kesehatan. “Rancangan APBD Badung dalam situasi yang sangat sulit telah sepenuhnya berpihak pada kebutuhan utama masyarakat Badung yaitu pendidikan dan kesehatan,” tukas Tri Ani.

Baca juga :  Tanpa Identitas, Delapan PSK Dipulangkan ke Daerah Asal

Dan untuk diketahui, selain membahas RAPBD 2021, rapat paripurna juga menggodok empat ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang RDTR Kecamatan Kuta Utara tahun 2020 – 2040, Ranperda tentang penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dan Ranperda perubahan atas Perda 18/2018 tentang penyertaan modal daerah pada Perusahan Umum Daerah Pasar Mangu Giri Sedana. nas

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.