Puluhan Toko Modern di Tabanan “Bodong”, Ada yang Milik Pejabat?

  • Whatsapp
DIDUGA banyak toko modern berjejaring di Kabupaten Tabanan yang tak mengantongi izin usaha alias bodong. Di antara yang bodong, konon ada yang dimiliki salah seorang pejabat. Ilustrasi. Foto: ist
DIDUGA banyak toko modern berjejaring di Kabupaten Tabanan yang tak mengantongi izin usaha alias bodong. Di antara yang bodong, konon ada yang dimiliki salah seorang pejabat. Ilustrasi. Foto: ist

TABANAN – Diduga banyak toko modern berjejaring di Kabupaten Tabanan yang tak mengantongi izin usaha alias bodong. Di antara yang bodong, konon ada yang dimiliki salah seorang pejabat. Benarkah?

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tabanan terdapat sebanyak 148 toko modern berjejaring di Kabupaten Tabanan. Tercatat 78 yang sudah berizin, sedangkan selebihnya tak berizin alias bodong. “Sampai dengan hari ini (kemarin), kami masih mendata untuk mendapatkan data yang akurat, berapa yang sudah berizin dan berapa yang belum mengantongi izin,” ungkapKadisperindag Tabanan, I Putu Santika, Senin (10/1).

Bacaan Lainnya

Apakah yang belum berizin itu di antaranya adalah milik pejabat? Atas pertanyaan itu, Santika mengaku tidak tahu. “Soal itu (pejabat) saya tidak tahu. Biar tidak salah, kami sedang melakukan pendataan. Apalagi saya sebagai orang (pejabat) baru di Disperindag Tabanan, jadi masih banyak yang harus dipelajari,” ujar mantan Kadis Nakertrans Tabanan ini.

Dikatakan, dari hasil pengawasan terhadap toko modern berjejaring per 31 Desember 2021, ada 62 usaha toko modern berjejaring yang belum mengantongi izin usaha IUTS atau STPW. Pada periode yang sama, data di DPMPPTSP Tabanan, mencatat toko berjejaring yang mengantongi izin usaha ada 79 usaha. Jumlah tersebut di bawah kuota sesuai Perda Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Pendirian Toko Swalayan.

Baca juga :  Bupati Mahayastra Serahkan Satu Truk Sampah di Bakbakan

“Tugas kami di Disperindag adalah melakukan pengawasan. Jika ada yang belum punya izin, maka kami arahkan untuk segera mencari izin,” ujar Putu Santika.

Di tempat terpisah, Kasatpol PP Tabanan, I Gede Sukanada, mengatakan pihaknya dalam upaya penertiban terhadap izin usaha terlebih dahulu melakukan sinergi dengan Disperindag Tabanan selaku pembina sekaligus pengawas teknis toko modern berjejaring. Juga dengan DPMPPTSP Tabanan terkait pengurusan izin usaha yang melalui layanan online single submission (OSS). “Sebelum bertindak di lapangan, kami tentu harus melakukan sinergi dengan Disperindag dan DPMPPTSP. Ini kan terkait data keberadaan toko modern berjejaring, baru data akurat,” ujar Sukanada.

Di pihak lain, Kabid Pelayanan Perizinan DPMPPTSP Tabanan, I Kadek Suardana Dwi Putra, menyebutkan, hingga kini jumlah toko modern berjejaring yang mengantongi izin ada 79 usaha. “Izin dimaksud berlaku selama lima tahun, untuk kemudian bisa diperpanjang lagi,” jelasnya.

Atas adanya puluhan toko modern berjejaring di Tabanan yang tak berizin alias bodong juga mengundang reaksi beragam dari anggota DPRD Tabanan. Dewan minta kepada para pengelola toko modern itu segera mengurus izin. Jika membandel, maka OPD terkait bisa segera menutup usaha ilegal tersebut.

“Untuk itu, kami minta dinas terkait agar lebih tegas dalam situasi seperti ini. Bila peringatan tidak diindahkan, maka terpaksa Satpol PP yang harus turun tangan untuk menutup usaha tak berizin tersebut,” ujar Ketua Komisi III DPRD Tabanan, AA Dharma Putra.

Baca juga :  Asah Kemampuan, Kodim 1616/Gianyar Gelar Latihan Menembak

Menurut Dharma Putra, dengan keberadaan toko modern berjejaring yang belum mengantongi izin usaha itu artinya peluang untuk pendapatan asli daerah (PAD) tidak ada. “Tidak ada pemasukan untuk PAD, karena mereka tidak membayar pajak,” tandasnya. gap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.