PSBB, Pemkot Denpasar Bakal Rapat Koordinasi

  • Whatsapp
KABAG Humas Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai. Foto: ist
KABAG Humas Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai. Foto: ist

DENPASAR – Pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jawa-Bali. Untuk di Provinsi Bali, wilayah yang dengan pembatasan sosial diperketat yakni Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pemkot Denpasar segera akan melakukan rapat koordinasi menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat tersebut.

“Ini baru informasi dari media. Kami menunggu surat resmi dari pemerintah pusat. Setelah kami menerima surat resmi, tentu kami segera melakukan rapat koordinasi termasuk mengundang pihak terkait lainnya seperti Forkopimda,” ujar Kabag Humas Setda Kota Denpasar, Dewa Gede Rai, saat dikonfirmasi Rabu (6/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dewa Rai mengatakan, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat yang tersiar di berbagai media massa, kebijakan PSBB kembali akan diberlakukan pada 11-25 Januari 2021 karena melihat perkembangan kasus Covid-19 di Jawa-Bali. Dia mengungkapkan, memang kasus positif Covid-19 di Kota Denpasar mengalami peningkatan dalam dua pekan terakhir. Klaster keluarga dan perjalanan dalam daerah masih mendominasi penularan virus tersebut. Hal ini juga berdampak pada keterisian rumah sakit dan ruang isolasi yang tersedia di Denpasar.

Namun demikian, menurut Dewa Rai ketentuan- ketentuan dalam PSBB sebenarnya sebagian sudah terlaksana di Kota Denpasar. Contohnya, tentang pembatasan pegawai yang masuk kantor. Dalam aturan PSBB dengan ketentuan work from home (WFH) 75% dan hanya 25 persen pegawai yang ke kantor. “Pemkot Denpasar sejak 4 Januari 2021 sudah mengeluarkan edaran bahwa pegawai yang masuk kantor itu maksimal 25 persen. Itu sudah kami laksanakan. Ada edaran dari wali kota,” jelasnya.

Baca juga :  Pjs Bupati Badung : Kerja "Out The Box" Tanggulangi Covid-19

Kemudian soal penutupan tempat-tempat publik. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar ini menyampaikan, sebagian tempat publik sampai saat ini masih ditutup. Seperti Lapangan Puputan Badung, Lapangan Renon, Lapangan Lumintang, dan Taman Kota. “Itu sudah kami tutup sejak empat bulan lalu,” tegas Dewa Rai.

Terkait sistem pembelajar dalam jaringan (daring), dia menerangkan, sejak awal pandemi pada Maret 2020, Kota Denpasar sudah menerapkan belajar daring. Dan kebijakan pembelajaran daring ini diperpanjang. Awalnya sempat akan dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) per Januari ini, namun mengingat kasus positif Covid-19 masih terus terjadi akhirnya PTM di Denpasar ditunda.

Selanjutnya tentang pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, kata Dewa Rai, hal ini yang perlu dilakukan penyesuaian. Sebab sekarang di Denpasar masih berlaku jam operasional mal dan swalayan sampai pukul 21.00 Wita. Sedangkan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maksimal sampai pukul 19.00. “Ini yang akan kami sikapi pembatasan jam operasional mal dan swalayan. Tentu dengan melakukan rapat dan sosialisasi juga dengan pengelola mal sehingga mereka bisa mempersiapkan diri,” katanya.

Dewa Rai menyatakan Pemkot Denpasar masih menunggu surat resmi dari pusat untuk melakukan langkah koordinasi lebih lanjut terkait PSBB ini. “Setelah ada petunjuk melalui surat resmi, segera akan kami koordinasikan dan melakukan rapat-rapat dengan satgas dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil suatu kebijakan di daerah,” pungkasnya. rap

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.