POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti beri isyarat kembalinya Ujian Nasional (UN) pada tahun 2026. Pihaknya juga sudah mempersiapkan konsep baru UN.
Menanggapi hal itu, praktisi pendidikan, Anak Agung Ketut Jelantik, mengungkapkan, berpijak pada pengalaman pelaksanaan UN beberapa tahun lalu ternyata dampak negatif lebih besar ketimbang dampak positif. Ketika UN diberlakukan, guru-guru hanya fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai UN.
‘’Jadi proses pembelajaran lebih banyak pada upaya untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat akademik dan kognitif saja. Sikap dan keterampilan dikesampingkan. Tidak jarang, para siswa digenjot dengan berbagai bentuk pengayaan melalui kegiatan “bedah soal UN”,’’ katanya, Minggu (5/1).
Menurutnya, ini memberikan dampak psikologis bagi siswa. Bukan saja untuk siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, mereka jenuh. Sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif rendah akan merasa terbebani. Mereka dipaksa untuk belajar mata pelajaran yang sesungguhnya tidak mereka sukai.
‘’Praktiknya, pelaksanaan UN nirintegritas. Masih jauh dari sikap jujur, tanggungjawab dan menjunjung tinggi moralitas. Dan ini melibatkan hampir seluruh warga sekolah,’’ katanya.
‘’Jika UN menjadi satu-satunya tolok ukur kemajuan sekolah, maka sekolah akan berupaya dengan berbagai cara agar para siswanya memperoleh nilai UN terbaik. Termasuk menggunakan cara-cara kotor seperti membantu siswa agar memperoleh nilai tinggi, rekayasa nilai serta bentuk perilaku nirintegritas lainnya. Kondisi ini tentunya akan memberikan implikasi yang sangat negatif bagi pembentukan karakter siswa,’’ sambung pria yang akrab disapa Gung Jelantik ini.
Mantan jurnalis freelance salah satu media lokal di Bali itu mengemukakan, memang hasil UN bisa digunakan sebagai sumber data bagi pemerintah untuk merencanakan program pendidikan secara Nasional. Hasil UN bisa dijadikan sebagai blue print pengembangan pendidikan nasional sehingga lebih merata baik dalam rangka pendidikan untuk semua.
Namun demikian, jika pelaksanaan UN tidak terjadi sebagaimana mestinya, tentu data yang dikumpulkan tersebut menjadi tidak valid. Pelaksanaan UN yang nirintegitas, jauh dari moralitas tentunya akan menghasilkan data yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Biaya penyelenggaraan UN juga cukup besar. Meskipun saat ini sekolah sudah sangat akrab dengan piranti teknologi seperti komputer, internet, gadget dan sebagainya. Jangan lupa, masih ada sejumlah sekolah yang masih cukup kesulitan untuk memenuhi kebutuhan piranti tersebut.
‘’Belum lagi, kita masih dihadapkan pada jaringan internet yang masih belum maksimal. Nah, jika UN nantinya menggunakan teknologi informasi, maka akan menjadi beban bagi sekolah yang berlokasi di 3 T ( Terluar, Terdalam, Tertinggal),’’ sebutnya.
Begitu juga jika UN berbasis kertas, maka dibutuhkan biaya yang cukup besar. Jika pemerintah ingin memiliki data tentang kualitas pendidikan di Indonesia, maka sesungguhnya hasil Asesmen Nasional (AN) juga representatif. Jika memang dirasakan validitasnya meragukan karena hanya mengambil sampel, maka mungkin jumlah sampel per sekolah yang ditambah.
‘’Selain itu, hasil akreditasi juga bisa digunakan sebagai data sekunder. Meski pelaksanaan akreditasi sekolah masih mengalami sejumlah permasalahan, namun hasilnya cukup memadai untuk digunakan sebagai data untuk memotret kondisi pendidikan di Tanah Air,’’ pungkasnya. tra
