DENPASAR – Pelaksanaan PPKM Level IV telah berakhir pada Senin (2/8/2021). Alih-alih berhasil menurunkan angka kasus positif Covid-19 seperti diinginkan pemerintah, realitanya data kasus harian malah meningkat. Penguncian wilayah selama periode tertentu dipandang dinilai sebagai satu opsi alternatif.
Politisi Partai Demokrat asal Jembrana, I Made Mudarta, Senin (2/8/2021) mendaku sangat prihatin dengan kondisi masyarakat saat ini. Selesai rapat internal DPD Partai Demokrat Bali, Mudarta berkata punya jurus jitu menghentikan pandemi Covid-19. Dia sangat mengapresiasi berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah menuntaskan pandemi, tapi setelah menghabiskan dana ratusan triliun belum juga efektif mengatasi pandemi serta dampaknya di banyak sektor.
“Ini menjadi momentum dan mencari solusi terbaik untuk menghentikan pandemi ini. Laju pandemi ini tidak akan berhenti jika tidak direm atau lockdown yang biasa kita kenal dengan karantina wilayah,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali tersebut.
Lebih jauh diuraikan, apa yang disampaikan itu bukan tanpa alasan. Sebab, berbagai upaya dilakukan pemerintah selama ini belum berhasil, justru Indonesia masih “juara dunia” dalam angka kasus positif. Beberapa negara melarang warganya datang ke Indonesia; Jepang dan Australia bahkan menjemput warganya dari Indonesia.
Menurutnya, selain 3M juga harus ada tracing (pelacakan) dengan tes antigen secara gratis. Dia berharap bisa ditest 1 juta orang per hari, karena jika gratis maka akan berbondong-bondong yang datang. “Jika OTG dan tidak parah, bisa dirawat mandiri di rumah dengan dimonitor dan diberi obat secara gratis. Tapi jika berbayar, masyarakat makan saja sudah susah,” bebernya.
Di samping itu, sambungnya, data pemerintah, terutama dalam pemberian bantuan, harus dibenahi pula. Alasannya, banyak yang tidak terintegrasi mendapat bantuan. Selain program vaksin, Mudarta melihat yang terpenting segera dilakukan adalah penguncian wilayah dengan UU Karantina selama 30 hari. Setiap orang diberi Rp50 ribu per hari.
Jika ada sekitar 271 juta penduduk di Indonesia, ulasnya, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp407 triliun untuk penguncian selama 30 hari tersebut. Jika ditambah obat-obatan gratis, maka dibutuhkan sekitar Rp500 triliun. Dana anggaran penguncian wilayah ini, jika dengan cara meminjam pun, seluruh rakyat Indonesia diyakini akan mendukung. Sebab, jika diterapkan penguncian, maka akan langsung menjadi zona hijau.
“Demokrat juga akan mendukung pemerintah minta utang jika untuk rakyat. Karena jika penguncian ketat ini dilakukan, maka akan nol dan pandemi berhenti total,” sebutnya memungkasi. nan
