PPDB SMP Negeri di Denpasar, Sediakan 20 Persen Kuota Jalur Zonasi Dampak Covid-19

  • Whatsapp
SUASANA rapat kerja Disdikpora dengan DPRD Kota Denpasar soal PPDB tahun pelajaran 2021/2022, Jumat (4/6/2021). Foto: tra
SUASANA rapat kerja Disdikpora dengan DPRD Kota Denpasar soal PPDB tahun pelajaran 2021/2022, Jumat (4/6/2021). Foto: tra

DENPASAR – Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, mulai menyosialisasikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2021/2022. Jumat (4/6/2021) jajaran Disdikpora Kota Denpasar melakukan sosialisasi dengan DPRD Kota Denpasar.

Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, AA Made Wijaya Asmara, mengatakan, secara umum pelaksanaan PPDB tahun ini hampir sama seperti tahun lalu. Hanya terdapat sedikit perubahan yakni pada jadwal pelaksanaan PPDB SMP negeri dibandingkan tahun lalu.

Bacaan Lainnya

Pada tahun lalu, jadwal pelaksanaan PPDB SMP negeri diawali jalur/kategori zonasi, sedangkan tahun ini diawali dengan jadwal pelaksanaan jalur prestasi. Selain itu, ada perubahan terkait daya tampung SMP negeri, termasuk persentase pada tiap jalur yang dibuka.

Sementara mekanisme pendataran, siswa tetap bisa memilih lebih dari satu jalur. Misalnya, tidak lolos di jalur prestasi, calon siswa bisa ikut lagi di jalur zonasi umum. Karena itu, waktu pendaftaran antara jalur prestasi dan zonasi berbeda.

PPDB SMP negeri, kata Agung Wijaya, terdapat beberapa jalur, meliputi jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orangtua/wali. Teknisnya masih sama seperti tahun lalu.

Untuk pembagian masing-masing jalur yakni 70 persen jalur zonasi terdiri dari 50 persen zonasi umum dan 20 persen zonasi dampak Covid-19. Berikutnya, 5 persen jalur afirmasi. Untuk jalur prestasi dibagi menjadi dua yakni akademik (5 persen), sedangkan non akademik terdiri dari Utsawa Dharma Gita/Lomba Bulan Bahasa Bali (2 persen), olahraga (5 persen), seni (5 persen), dan Pesta Kesenian Bali (6 persen). Sementara perpindahan tugas orangtua/wali sebanyak 2 persen.

Baca juga :  Mendikbud Ingatkan Sekolah Hati-hati Melaksanakan Aktivitas di Luar Sekolah

Cara yang seleksi untuk jalur zonasi umum menggunakan nilai belajar siswa lima semester terakhir mencakup nilai tiga mata pelajaran yaitu, bahasa Indonesia, matematika dan IPA, serta mengutamakan KK Kota Denpasar. Artinya, tidak menggunakan seleksi jarak. Sementara untuk zonasi dampak Covid-19, wajib memiliki surat keterangan PHK dari perusahaan tempat orangtua calon siswa bekerja dan dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, sedangkan untuk pekerja koperasi dan UMKM dilegasir oleh Dinas Koperasi usah kecil dan Menengah Kota Denpasar.

‘’Dalam PPDB SMP negeri tahun ini, pemerintah hadir guna menyikapi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19. Tidak hanya kesehatan, termasuk ekonomi. Di mana masyarakat banyak kehilangan pendapatannya karena di PHK di tempatnya bekerja. Maka dari itu, PPDB tahun ini kami fasilitasi jalur zonasi dampak Covid-19 sampai 20 persen,’’ lugas Agung Wijaya.

Menurut Agung Wijaya, lulusan SD di Kota Denpasar tahun ini yang akan melanjutkan ke tingkat SMP mencapai 13.835 siswa. Sementara daya tampung SMP negeri hanya 4.080 siswa terbagi dalam 102 rombongan belajar. Kuota tiap rombongan belajar sebanyak 40 siswa.

Lebih lanjut disebutkan, PPDB SMP pendaftarannya diawali jalur prestasi (akademik dan nonakademik) mulai 18-23 Juni, dan hasil seleksi diumumkan pada 25 Juni 2021. Berikutnya jadwal pendaftaran jalur perpindahan tugas orangtua/wali, afirmasi dan zonasi (umum dan dampak Covid-19) mulai 26-29 Juni, dan hasilnya diumumkan pada 1 Juli 2021. ‘’Keseluruhan tahapan PPDB SMP negeri di Kota Denpasar dilaksanakan secara daring melalui https://denpasar.siap-ppdb.com,’’ lugas Agung Wijaya.

Baca juga :  Polres Gianyar Amankan Nyepi dengan Kekuatan Penuh

Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, Wayan Duaja, saat memimpin sosialisasi berkata, pertemuan ini dilaksanakan untuk mendalami sistem yang akan diterapkan pada PPDB tahun ajaran 2021/2022 ini. Pihaknya berharap dengan pemahaman semua pihak nantinya PPDB di Kota Denpasar berlangsung lancar dan terhindar dari kekisruhan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, mengatakan, PPDB ini memang menjadi kewajiban Disdikpora dalam rangka menuntaskan wajib belajar, bagaimana caranya mengoptimalisasi untuk menampung seluruh masyarakat Kota Denpasar yang masuk dalam wajib belajar ini. “Jadi jangan sampai ada masyarakat kita tidak mengenyam pendidikan pada saat masa wajib belajar,” pungkasnya. tra

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.