Potensi Kerawanan Pelanggaran Pilkada, Ini Kata Bawaslu Bali

  • Whatsapp
Ketut Ariyani. Foto: gus hendra
Ketut Ariyani. Foto: gus hendra

DENPASAR – Terlihat landai di permukaan, potensi pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020 dinilai merata terjadi di Bali. Untuk itu, fungsi pengawasan Bawaslu tetap dan harus terus berlangsung. Hal tersebut dilontarkan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, usai verifikasi calon komisioner Bawaslu Bali, Rabu (29/4/2020).

Menurut Ariyani, Bawaslu tidak ingin terjebak dalam paradigma ada daerah yang termasuk paling rawan, ada daerah yang bisa dianggap kecil potensi terjadi pelanggaran. Membuat stratifikasi potensi seperti itu, ujarnya, dapat menyebabkan animo pengawasan menjadi tidak konsisten. “Kalau ada daerah dibilang potensi pelanggarannya rendah atau dianggap tidak rawan, orang bisa terlena. Kami berprinsip semua daerah diidentifikasi sama agar pola pengawasan juga sama,” tegasnya

Bacaan Lainnya

Soal potensi pelanggaran yang terjadi, dia menyebut tiap kabupaten kondisinya berbeda. Karena itu potensi di Karangasem tidak bisa disamakan dengan potensid Badung misalnya. Yang dia pastikan, Bawaslu kabupaten/kota mengidentifikasi potensi di semua tahapan pilkada sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah.

Bukankah sejauh ini belum ada paslon ditetapkan KPU? Ariyani menilai belum ada paslon bukan berarti proses pengawasan dan identifikasi potensi pelanggaran otomatis berhenti. Misalnya ketika ada PNS yang bermanuver untuk mendukung paslon tertentu, terutama ketika petahana kembali ikut kontestasi. “Makanya ada upaya pencegahan dini supaya potensi itu tidak terjadi. Hal ini terus kami sosialisasikan ke khalayak, terutama menggunakan media sosial kami sampai di Bawaslu kabupaten/kota,” tegasnya. hen

Baca juga :  DPRD Klungkung Cermati Angka Harapan Lama Sekolah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.