Polemik Lahan Pasar Gianyar, Bendesa Diminta Ikuti Saran BPN

  • Whatsapp
Ngakan Made Rai. Foto: adi
Ngakan Made Rai. Foto: adi

GIANYAR – Polemik antara Desa Adat Gianyar dengan Pemkab Gianyar terkait lahan revitalisasi Pasar Umum Gianyar dinilai lebih baik diselesaikan dengan saran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar. Hal itu disuarakan Ketua Garda Pejuang Penerus Aspirasi Rakyat (Garppar), Ngakan Made Rai, Selasa (16/2/2021).

Lebih lanjut dikatakan, menunjuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/2018 pasal 24 ayat (7), dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah pasal 30 ayat (1) huruf c, jangka waktu yang diberikan terkait pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap data fisik dan yuridis yang disengketakan adalah 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik, dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut. 

Bacaan Lainnya

Rai mempertanyakan, kenapa Bendesa Adat Gianyar tidak mengikuti saran BPN sesuai dengan aturan yang berlaku. Justru malah merengek-rengek minta dimediasi. “Kalau sudah merasa mempunyai kebenaran hukum, kenapa harus takut menggugat ke pengadilan?” ujarnya.

Selaku warga Desa Gianyar, hematnya, semua langkah yang dilakukan Bendesa dan Prajuru (aparat) Desa Adat Gianyar harus mendapat legitimasi atau persetujuan krama desa adat. Jangan bertindak egois. “Coba kumpulkan krama desa melalui paruman banjar, belum tentu semua setuju dengan langkah yang diambil Bendesa dan Prajuru Desa Adat Gianyar,” tegasnya.

Baca juga :  Jadwal Penetapan Pemenang Pilkada Bisa Ditunda, BRPK Belum Diterima dari KPU RI

Setiap mengatasnamakan desa adat, krama wajib tahu dan mendapat persetujuan krama desa terkait langkah yang diambil Bendesa dan Prajuru Desa. Kata dia, jangan warga dibuat terkotak-kotak dengan langkah yang diambil aparat desa adat. Kalau dinilai asas legalitas, semua langkah yang diambil, termasuk mohon perlindungan hukum Kapolda Bali tidak sah, karena tidak semua krama desa tahu,” jelasnya.

Kalau mau transparan, sambungnya, setiap langkah yang akan diambil prajuru desa harus mendapat persetujuan krama, dimulai dari persetujuan paruman banjar. Selanjutnya kelian dari masing-masing banjar akan menyampaikan hasil paruman banjar ke paruman desa. Tahapan inilah yang harus dilalui prajuru desa dalam melangkah dengan mengatasnamakan desa adat.

Tentang apa yang dikatakan Bendesa Gianyar bahwa sejak Bupati I made Mahayastra muncul banyak masalah, dia berpendapat sebaliknya. Menurutnya, justru saat Bendesa Adat Gianyar yang sekarang justru banyak masalah. Mulai dari masalah tawur kesanga, bersurat ke BPN, kasuskulkul Pura Puseh Gianyar, koperasi desa dan mohon perlindungan Kapolda Bali tanpa melalui paruman krama Desa Adat Gianyar.

Dia menegaskan, permohonan perlindungan hukum ke Kapolda Bali itu sah-sah saja. Bila perlu sekalian minta perlindungan ke Menkopolhukam. Tetapi menurutnya akan mubazir, karena ini sifatnya bukan laporan. “Menurut saya lebih ikuti saran BPN agar menggugat ke pengadilan,” pungkasnya. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.