POSMERDEKA.COM, GIANYAR – DPD PSI Gianyar berharap masyarakat bisa move on atau melanjutkan hidup terkait bocornya isi percakapan Whatsapp Group (WAG) “Gianyar Aman”. Isinya kontroversial, karena ada arahan mantan Bupati Gianyar yang juga Ketua DPC PDIP Gianyar, Agus Mahayastra, yang minta kepada seluruh perbekel agar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak usah hadir saat diundang ke Desa Batubulan, untuk menerima bantuan sembako dari Presiden Jokowi. Ajakan untuk move on disampaikan Ketua DPD PSI Gianyar, Dewa Gede Astiawan, Selasa (7/11/2023).
Sebagai salah seorang masyarakat Gianyar, dia mendaku sangat prihatin dengan kontroversi itu. Sebab, hal tersebut menjadi topik perhatian di daerah dan juga secara nasional. Terlepas apa pun persoalannya, dia menilai semestinya dipahami bahwa hingga saat ini Jokowi masih berstatus Presiden Indonesia yang sah. Tidak semestinya ada permintaan Mahayastra seperti itu, mengingat dia digadang-gadang melanjutkan periode kedua sebagai Bupati Gianyar.
Astiawan tetap berharap, walaupun suasana politik mulai hangat, hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi permintaan, apalagi arahan berbau politis. “Marilah kontestasi ini diisi dengan pendidikan politik yang baik dan sehat, lebih baik fokus beradu ide, gagasan dan program kerja. Kita dipercaya dan dipilih oleh rakyat, marilah gunakan kesempatan baik ini untuk hadir dan bekerja untuk rakyat,” pintanya.
Sekretaris DPD PSI Gianyar, Putu Eka Jaya Wirawan, enggan menanggapi “permintaan” Mahayastra itu terlalu jauh. Dia beralasan biarlah masyarakat yang menilai, masyarakat akan move on. “Sama halnya dengan isu-isu lain, seperti adanya kontrak politik yang banyak beredar luas di masyarakat Gianyar,” cetusnya kalem.
PSI Gianyar selama ini selalu membantah tentang isu adanya kontrak politik dari partai tertentu, dengan alasan kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat. Rakyat yang menentukan, dan PSI yakin rakyat lebih teredukasi bahwa suara mereka tidak dapat dibeli atau diintimidasi untuk memilih partai tertentu.
Jika kontrak politik itu memang ada, kata dia, agar semua lapisan masyarakat tahu dan mengikuti, sebaiknya kontrak itu diumumkan secara terbuka. Misalnya melalui media massa atau media sosial.
Dia mengklaim isu kontrak politik ini santer terdengar saat Pemilu 2019. Namun, data menunjukkan, dari satu desa dengan jumlah pemilih 4.500-an, raihan suara partai dan caleg tertentu yang kontrak politik tidak lebih dari 2.000-an. “Rakyat bebas memilih sesuai dengan hati tanpa mengkhawatirkan arahan atau imbauan pihak-pihak tertentu,” bebernya.
PSI Gianyar, lugasnya, mengajak seluruh pihak menyukseskan pesta demokrasi 2024 dengan riang gembira. “Bersama-sama kita manfaatkan Pemilu ini dengan bijak dan bertanggung jawab secara luber, jujur dan adil, untuk mendapat anggota legislatif berkualitas. Juga pasangan presiden-wakil presiden terbaik dari seluruh kandidat yang baik,” ajaknya memungkasi. adi
