CPNS Tak Boleh Pindah Tugas Sebelum 10 Tahun

  • Whatsapp
BUPATI Jembrana, I Putu Artha saat menyerahkan SK CPNS, di aula pertemuan lantai 2 Jimbarwana, Rabu (6/1/2021). foto: ist

JEMBRANA – Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus pada formasi tahun 2019 di Pemkab Jembrana bisa berlega hati usai menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS. SK terhitung sejak 1 Desember 2020 diserahkan secara simbolis oleh Bupati I Putu Artha di aula pertemuan lantai 2 Jimbarwana, Rabu (6/1/2021).

Didampingi Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi; Pj. Sekda I Nengah Ledang; dan Kepala BKPSDM I Made Budiasa, Bupati Artha minta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini menerima SK CPNS tidak ada berniat untuk pindah tugas dengan alasan apapun juga.

Bacaan Lainnya

Jika ada keinginan untuk mengajukan surat pindah tugas, syaratnya adalah sekurang-kurangnya 10 tahun sejak terhitung mulai tanggal (TMT) CPNS. Sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2019, apabila ada permohonan pindah sebelum 10 tahun masa mengabdi di daerah pengangkatan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS.

“Saya ingatkan kepada saudara-saudara jangan terbersit untuk mengajukan pindah ke luar daerah. Sesuai dengan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2019 dimana saudara telah diwajibkan membuat surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya sepuluh tahun sejak TMT CPNS,” tegas Artha.

Baca juga :  Bupati Instruksikan RSU Bangli Dijadikan Rujukan Sementara

Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati Artha menegaskan agar CPNS melaksanakan tugas serta mendalami aturan-aturan terkait tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. “Saya ingatkan, selama satu tahun ini saudara masih dalam tahap percobaan. Untuk itu dalam menjalankan tugas harus senantiasa berpegang pada aturan yang telah ditetapkan serta selalu memegang teguh kode etik PNS,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Artha mengatakan, terkait dengan kemungkinan adanya CPNS atau PNS yang indisipliner, tidak segan-segan akan memberikan sanksi tegas.

“Saya berharap segala tindakan saudara dalam bertugas senantiasa berpedoman dengan aturan yang ada. Jangan sampai tindakan saudara mencoreng nama baik, citra, dan wibawa PNS di mata hukum, pemerintah,dan masyarakat. Apabila hal itu terjadi, saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tidak segan-segan untuk memberikan sanksi,” ucapnya.

Sementara itu, Kadis BKPSDM, I Made Budiasa mengaakan, CPNS yang menerima SK sebanyak 219 orang terdiri untuk tiga formasi dan langsung melaksanakan tugas dan penempatan sesuai formasi pengangkatan. Secara rinci, dari tenaga pendidikan sebanyak 100 orang, kesehatan sebanyak 64 orang, dan formasi teknis sebanyak 55 orang. “SK CPNS ini terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020,” ujarnya. man

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.