Pilkada Tak Mungkin Dibiayai APBN

  • Whatsapp
KETUA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah), didampingi Wagub Sitti Rohmi Djalilah saat berdialog dengan jajaran Pemprov dan penyelenggara Pemilu di NTB, Kamis (15/4/2021). Foto: rul
KETUA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah), didampingi Wagub Sitti Rohmi Djalilah saat berdialog dengan jajaran Pemprov dan penyelenggara Pemilu di NTB, Kamis (15/4/2021). Foto: rul

MATARAM – Komisi II DPR RI membentuk Tim Kerja yang bertugas merancang dan menyusun desain Pemilu Serentak 2024. Tim Kerja tersebut terdiri dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menggarap Pemilu 2024 yang merupakan sejarah baru. Sebab, kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilu dalam satu tahun penuh mulai Maret sampai November dengan dimulai dari Pileg, Pilpres, dan terakhir Pilkada.

“Itulah dasar kenapa kami keliling ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi NTB sejak Senin (12/4/2021) hingga Rabu (14/4/2021). Sebab, Pemilu 2024 merupakan pekerjaan yang sangat berat,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Kamis (15/4/2021).

Bacaan Lainnya

Saat berdialog dengan jajaran Pemprov NTB, KPU, Bawaslu, Ombudsman serta para pihak terkait kepemiluan lainnya, Doli minta agar persiapan untuk menghadapi Pilkada NTB dan Pilkada 10 kabupaten/kota yang akan dilaksanakan serentak pada 26 November 2024 mulai dilakukan. Menurutnya, mulai sekarang harus disusun dan didesain dengan cara dicicil persiapannya supaya tidak menumpuk nanti. Dengan begitu, lebih cepat terdeteksi mana peran pemerintah pusat, dan mana peran pemerintah daerah.

Khusus Komisi II, dia berkata melalui Tim Kerja akan mulai bekerja pekan ini selama masa reses. Setelah masa sidang berikutnya, imbuhnya, ada bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat kerja dan memutuskan konsep serta desain yang tetap tahapan Pemilu.

Baca juga :  8 Besar Penampilan Terbaik Tari Pendet Serangkaian Denfest Ke-13 Diumumkan

Terkait adanya usulan agar Pilkada 2024 dibiayai APBN, Doli menegaskan hal itu tidak mungkin. Memang, katanya, dulu ada wacana seluruh penyelenggaraan Pilkada diakomodir di APBN jika  terjadi revisi UU Pemilu. Namun, lantaran tak ada revisi, maka aturan mainnya tetap mengacu kepada ketentuan semula. Bahkan KPU mulai mengajukan anggaran ke pemerintah dan DPR RI.

“Jadi, enggak mungkin APBN akan membiayai Pilkada Serentak. Tapi tetap juga Tim Kerja akan melakukan evaluasi, termasuk KPU RI yang sudah mengajukan dana APBN 86 triliun lebih dan APBD 26 triliun lebih,” tandas politisi Partai Golkar tersebut. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.