DENPASAR – Dalam perjalanan pemilu di Indonesia, Pilkada 2020 yang digelar pada saat pandemi Corona sedang melanda niscaya menjadi sejarah sendiri. Selain sebagai pengalaman pertama, pilkada ini juga menjadi taruhan apakah mampu memberi jalan keluar atau tidak. “Tidak ada artinya pilkada sukses kalau penanganan Covid-19 (Corona) kita gagal,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman, saat sambutan dalam telekonferensi kegiatan pembagian masker secara serentak seluruh Indonesia, termasuk di Bali, Kamis (10/9/2020).
Arief mengajak semua pihak bersama melawan Corona. Kepada para penyelenggara pilkada, dia mengingatkan Pilkada 2020 agar berjalan bersama. Sebab, ini pengalaman kali pertama dilaksanakan saat pandemi. Pun jadi catatan sejarah apakah pilkada mampu memberi jalan keluar, atau justru terbukti tidak mampu mencari jalan keluar. Pilkada 2020 ini menarik perhatian banyak negara, karena Indonesia dianggap mampu menjalankan proses demokratisasi.
“Pemilu Indonesia jadi rujukan, karena dilaksanakan tahun 2020 ini dinilai berani. Banyak forum internasional minta KPU RI jadi narasumber. Terima kasih kepada Polri dengan dua hal terus digerakkan, yakni kampanye menjaga jarak, dan dukungan pilkada yang aman, sehat, serta selamat,” ucapnya.
Karena dilaksanakan serentak, Arief menyebut dalam hari yang sama tanggal 9 Desember mendatang lebih dari 105 juta orang bergerak bersama ke TPS. Bila mampu mengelola baik, hal itu akan jadi penggerak melawan Corona. Namun, jika sampai salah mengelola dan jadi arak-arakan, kondisi justru menjadi episenteum penyebaran virus Corona.
“KPU tidak bisa menggaungkan itu, butuh peran bersama, terutama tokoh agama. Tidak ada artinya pilkada sukses kalau penanganan Corona gagal,” tandasnya.
Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya turut menyampaikan perkembangan kasus terpapar Corona dan korban meninggal di Bali yang meningkat. Karena obatnya belum ditemukan, dia menyebut harus menguatkan pencegahan dengan memakai masker. Tingginya kasus menyiratkan tindakan pencegahan dengan memakai masker yang benar belum optimal dijalankan. Begitu juga kebiasaan menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
Lebih jauh diutarakan, saat ini tujuh bulan berlalu sejak pemerintah sosialisasi tentang pemakaian masker sebagai pencegahan Corona. Dia tidak percaya dalam waktu selama itu masih ada yang tidak tahu pentingnya memakai masker. Untuk menguatkan kewajiban memakai masker, jelasnya, perintah Presiden agar kepala daerah membuat aturan disiplin dengan sanksi denda administratif.
“Denda itu tidak untuk menghukum masyarakat atau menambah pendapatan daerah. Sanksi itu untuk penguatan penegakan disiplin dengan asumsi semua takut sanksi. Kalau disiplin pakai masker ya tidak perlu kena denda,” terang alumnus APDN tersebut. hen
