Pilkada Diusul Geser ke 2026, Periode Petahana Diperpanjang, Pemisahan Pemilu Ringankan Beban Penyelenggara

  • Whatsapp
PERSONEL kepolisian saat patroli gabungan skala besar di KPU Bali sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Untuk mengurangi risiko bagi penyelenggara, KPU RI mengusulkan Pilkada 2024 digeser ke 2026 dengan menambah durasi jabatan petahana. Foto: hen
PERSONEL kepolisian saat patroli gabungan skala besar di KPU Bali sebelum pelaksanaan Pilkada 2020 lalu. Untuk mengurangi risiko bagi penyelenggara, KPU RI mengusulkan Pilkada 2024 digeser ke 2026 dengan menambah durasi jabatan petahana. Foto: hen

DENPASAR – Sampai kini para pengampu kepentingan pemilu masih belum padu pandangan terkait keserentakan Pemilu dan Pilkada 2024, tentu dengan argumen masing-masing. Sebagai jalan tengah, komisioner KPU RI, Hasyim Asy-ari, melontarkan ide untuk menggeser Pilkada Serentak selanjutnya ke tahun 2026, sedangkan Pemilu tetap pada 2024. Konsekuensinya, masa jabatan kepala daerah diperpanjang.

Menurut Hasyim dalam rilis tertulisnya, Sabtu (6/2/2021), untuk menata desain keserentakan, pemilu dibagi dua yakni nasional (Pilpres, DPR RI dan DPD) dan pemilu daerah (pilkada provinsi, kabupaten/kota, DPRD provinsi, kabupaten/kota). Kata dia, pemilu dibuat untuk membentuk pemerintahan dengan relasi eksekutif dan legislatif. Karena itu perlu serentak antara pemilu memilih pejabat eksekutif dan legislatif.

Bacaan Lainnya

Pemilu Serentak Nasional yang dipraktikkan dalam Pemilu 2019 maka regularitas lima tahun berikutnya adalah 2024. Sementara Pilkada Serentak sejak 2015 sampai 2020 baru tercapai keserentakan coblosan, belum mampu menata keserentakan masa jabatan kepala daerah, dan belum mampu melembagakan keserentakan membentuk pemerintahan daerah. “Masa jabatan kepala daerah masih beragam, tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD,” urainya.

Agar terjadi keserentakan daerah itu, Pilkada dilangsungkan serentak pada 2016. Konsekuensinya, kepala daerah hasil Pilkada 2017, 2018 dan 2020 yang masa jabatan lima tahun habis pada 2022, 2023, 2024, diperpanjang sampai dengan dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2026. Anggota DPRD hasil Pemilu 2019 juga diperpanjang masa jabatannya sampai dilantiknya anggota DPRD hasil pemilu daerah 2026.

Baca juga :  Eksekutif Diminta Tidak Anggarkan Pendapatan Terlalu Tinggi

Menurut Hasyim, gagasan memperpanjang masa jabatan itu sebagai bentuk solusi dan tidak mengurangi kenyamanan politisi di daerah. Di sisi lain, pemerintah tidak perlu menyediakan penjabat atau Plt kepala daerah untuk durasi panjang. Selain itu, desain pemilu daerah 2026 juga sebagai menata keserentakan masa jabatan lima tahun kepala daerah dan anggota DPRD.

Gagasan itu, ulasnya, antara lain, karena menimbang alokasi biaya pemilu terbesar adalah untuk honor penyelenggara, di kisaran 70 persen. Pemilu Serentak 2024 dan Pemilu Daerah Serentak 2026 dapat lebih efisien. Selama ini, ungkapnya, biaya pemilu anggota DPRD dari APBN, sedangkan pilkada bersumber APBD. Sama-sama bertujuan membentuk pemerintahan daerah, tapi sumber biaya beda.

“Mestinya pembiayaan pemilu (nasional dan daerah) berasal dari satu sumber yaitu APBN. Beban kerja KPU dan jajaran tidak terlalu berat, karena ada pembagian beban kerja dengan durasi memadai menyiapkan penyelenggaraan,” lugasnya.

Lebih jauh diuraikan, tahapan penyelenggaraan pemilu nasional dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Penetapan paslon terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sementara pemungutan suara Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024. Desain itu dinilai mengundang sejumlah problematika.

Kategori pemilih dan teknis pemutakhiran data pemilih, karena kategori pemilih dalam pemilu nasional dan pilkada berbeda, akan saling bersinggungan. Siapa yang dapat mencalonkan dalam pilkada juga kurang jelas antara parpol peserta Pemilu 2024 atau peserta Pemilu 2019? Perolehan kursi yang dipakai apakah perolehan suara Pemilu 2024 atau Pemilu 2019? Jika yang digunakan adalah hasil Pemilu 2019, bagaimana dengan parpol peserta Pemilu 2024 yang memperoleh suara/kursi?

Baca juga :  Jalan Berlubang di Celuk Telan Korban

“Misalnya hasil Pemilu 2019 parpol punya kursi memenuhi syarat mencalonkan, lalu pakai ketentuan hasil Pemilu 2024, parpol itu melorot hasilnya, berarti tidak bisa mencalonkan di pilkada. Atau pakai hasil Pemilu 2019 tidak memenuhi syarat mencalonkan, tapi bisa mencalonkan jika memakai hasil Pemilu 2024. Hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan,” tuturnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.